Terkait Usul Politisi Demokrat untuk Bubarkan Koalisi, PPP Nilai ada Sesuatau yang Janggal

Sekjen PPP Arsul Sani

Pemberitaan soal politik kembali menghangat, terutama paska pernyataan kontroversial salah satu politisi Demokrat yang mengusulkan pembubaran koalisi Prabowo dan Jokowi. PPP juga ikut berkomentar terkait hal ini.

Partai Demokrat menyarankan agar koalisi partai politik di kubu Jokowi maupun Prabowo dibubarkan, dengan alasan untuk menciptakan kestabilan politik. Namun Sekjen PPP Arsul Sani, menilai aneh dengan sikap Demokrat tersebut. Ada pesan ganjil yang coba ingin disampaikan.

“Dengan usulannya itu, PD (Partai Demokrat) mengirim pesan ganjil kepada partai-partai KIK. Di satu sisi, ada keinginan untuk masuk ke KIK tapi malah minta KIK-nya juga dibubarkan. Ini tentu menimbulkan tanda tanya bagi kami di KIK,” kata Arsul saat dikonfirmasi, Senin (10/6/2019).

Dia menyinggung posisi Demokrat yang masih di luar koalisi. Dan kemungkinan jika masuk ke dalam, juga akan berkomunikasi dengan aneh.

“PD masih di luar saja kemauannya aneh-aneh, tidak berusaha menciptakan common understanding terhadap kami yang sudah di dalam. Lah, jangan-jangan nanti kalau di dalam juga aneh komunikasi publiknya dengan sesama anggota KIK,” ungkap Arsul.

Karena itu, masih kata dia, sebaiknya Partai Demokrat menata gaya komunikasi publiknya.

“Kalau memang terbersit keinginan masuk KIK untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin. Kecuali memang PD sebenarnya tidak, maunya jadi penyeimbang saja ke depan seperti posisinya sekarang,” pungkasnya.

Pengamat: Jika PAN-Demokrat Berubah Haluan, Itu Pilihan Rasional

Hasil gambar untuk Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menilai posisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat strategis untuk koalisi Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan, yaitu untuk mengamankan berbagai kebijakan agar disetujui di parlemen.

“Kemungkinan Demokrat dan PAN untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf sangat terbuka. Jokowi-Ma’ruf butuh koalisinya kuat untuk mengamankan kebijakan di parlemen,” kata Ujang di Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Dia mengatakan, Jokowi-Ma’ruf memiliki kepentingan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas politik dalam lima tahun ke depan.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu, apabila jumlah partai politik dalam koalisi pemerintah bertambah kuat dengan bergabungnya PAN dan Demokrat, maka stabilitas politik juga bisa terjaga.

“Berbeda jika oposisi yang kuat, maka politik bisa saja akan gaduh terus ke depannya,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Ujang mengatakan, dalam koalisi yang ada, sifatnya temporer yaitu bergantung pada kepentingan, bukan koalisi ideologis yang bersifat permanen.

Menurut dia apabila Demokrat dan PAN ingin berubah haluan dengan mendukung Jokowi-Ma’ruf, merupakan pilihan rasional karena memikirkan nasib partainya pasca-Pemilu Presiden 2019.

“Tidak mungkin partai politik ingin kalah dan menderita, lalu mati-matian ada dalam barisan oposisi. Partai politik ada dan dibentuk untuk meraih kekuasaan dengan cara konstitusional yaitu melalui Pemilu,” ujarnya.

Menurut dia, apabila sebuah parpol kalah maka keinginan untuk bergabung kepada yang menang itu akan semakin besar karena yang dikejar memang kekuasaan untuk kepentingan pemilu berikutnya.

Dia menilai apabila kedua parpol tersebut ingin aman dan posisinya strategis, maka lebih baik gabung dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf karena dapat jabatan menteri dan memiliki modal politik untuk Pemilu 2024.

Menurut dia, apabila Demokrat dan PAN bermain di wilayah tengah atau tidak mendukung salah satu pihak, maka akan tertinggal jauh dan tidak bisa menikmati kekuasaan.

“Tapi apabila Demokrat dan PAN ingin keluar dari koalisi Prabowo-Sandi, harus dengan cara-cara halus dan baik. Bukan dengan cara-cara saling menyalahkan,” tegasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *