Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019 Sebentar Lagi, MK Bicara Soal Independensi

(Tribunnews.com)

KPU menetapkan Jokowi-Amin menjadi pemenang Pilpres 2019. Penetapan tersebut ditolak oleh BPN Prabowo-Sandi dan atas penolakan itu mereka mengajukan gugatan sengketa PHPU ke MK (24/5) malam.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memastikan, pihaknya akan bersikap netral dan independen dalam menggelar sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

(tempo.co)

“Saya melalui media sudah bisa memastikan dan bisa meyakinkan bahwa independensi itu adalah hal yang tak bisa ditawar, kami tetap istiqomah,” ujar Anwar saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Dikutip dari Kompas.com, Anwar menuturkan, MK tidak akan terpengaruh dengan segala bentuk intervensi dari pihak-pihak tertentu.

(liputan6.com)

Ia memastikan seluruh hakim MK akan tunduk pada Konstitusi negara.

“Siapapun yang mau intervensi, ya mungkin ada yang dengan berbagai cara ya, baik moril dan sebagainya.”

“Itu tidak akan ada artinya bagi kami,” kata Anwar.

“Kami hanya tunduk, nah ini mohon dicatat, hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT,” ucapnya lagi.

(kompas.com)

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma’ruf.

(kompas.com)

Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335. Pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menang di 21 provinsi.

Sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang di 13 provinsi.

(okezone.com)

Adapun Jokowi-Ma’ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen).

Kejutan BPN Prabowo-Sandi dalam sidang di MK

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyiapkan kejutan untuk sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Juru Bicara Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Sahroni, timnya berusaha menepis tudingan yang menyebut tim hukum BPN tidak siap menghadapi proses gugatan sengketa PHPU Presiden 2019 di MK.

Selain sudah sangat siap, tim BPN, kata dia, juga telah menyiapkan kejutan–kejutan. Timnya sudah hampir final menyiapkan segala sesuatu yang akan dibawa pada sidang perdana di MK yang akan digelar 14 Juni mendatang.

Begitu pula dengan bukti-bukti yang akan menguatkan adanya indikasi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

“Kalaupun alat bukti yang baru kita tampilkan hanya sebagian dari yang dilihat secara keseluruhan itu bagian dari strategi yang kita siapkan,” ujarnya, Sabtu (8/6/2019).

Gugatan sengketa PHPU pasangan Prabowo-Sandi ke MK dikawal delapan pengacara yang dipimpin Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto.

Objek gugatannya adalah Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019.

SK tersebut ditetapkan Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Berdasarkan SK itu, Pasangan Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi dan luar negeri, mengalahkan lawannya Prabowo-Sandi yang unggul di 13 provinsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *