Beri Penegasan, Refly Harun Harap Pemilu Dapat Murni Jurdil, Bukan Soal 01 atau 02

merdeka.com

Refly Harun selaku pakar hukum tata negara memberikan penegasan untuk setiap warga negara agar mendambakan pemilu berjalan jujur dan adil (jurdil). Menurutnya, prinsip tersebut berlaku umum untuk siapa pun dan tidak ada kaitannya dengan siapa pun pasangan calon presiden-calon wakil presiden, baik Jokowi-Ma’ruf Amin (01) maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (02).

“Mendambakan pemilu jurdil itu keinginan pribadi sebagai seorang warga negara. Tidak ada hubungannya dengan pro 01 atau 02. Siapa pun yang curang harusnya tidak boleh duduk di singgasana kekuasaan. Itu prinsip umum dan berlaku untuk siapa pun,” tutur Refly melalui akun Twitternya, @reflyHZ, Selasa 11 Juni 2019.

Refly Harun: Pemilu Jurdil Dambaan Siapa Pun, Bukan Soal 01 atau 02
sindonews.com

Pada kicauan lainnya, dia memberikan pandangannya tentang sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memersoalkan jabatan Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Hasil gambar untuk Refly Harun
riaupos.co

“Seorang wartawan telepon saya mengenai klaim BPN bahwa Ma’ruf Amin masih menjabat komisaris di bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Kalau itu memang benar, sekali lagi kalau memang benar, MA bisa didiskualifikasi dan bisa pemilu ulang. Tapi tentu harus dibuktikan,” tulis Refly.

Prabowo: Apapun Keputusan MK, Kita Sikapi dengan Dewasa dan Tenang

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno telah memutuskan untuk menempuh jalur hukum terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu.

Prabowo pun meminta para pendukungnya bersikap dewasa dan tenang dalam menyikapi apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK) atas sengketa tersebut.

“Kita percaya pada hakim MK, apapun keputusannya kita sikapi dengan dewasa, tenang, berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu sikap kami dan permohonan kami. Percayalah niat kami untuk kepentingan bangsa negara, umat dan rakyat,” ujar Prabowo pada Selasa (11/6/2019), seperti yang dilansir melalui kompas.com.

Ketua Umum Partai Gerindra itu pun meminta para pendukungnya agar tidak menggelar aksi unjuk rasa atau demonstrasi di MK saat sidang sengketa hasil pilpres.

Prabowo mengatakan, sudah ada delegasi yang mendampingi tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang tersebut. Selain itu, ia juga ingin menghindari provokasi dan fitnah.

Prabowo menekankan, sejak awal dirinya dan Sandiaga berpandangan bahwa aksi menyatakan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan damai dan anti kekerasan.

Calon Presiden Prabowo Subianto mendengarkan pertanyaan media saat memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi KPU dan memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
kompas.com

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa menolak hasil pemilu di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 21 hingga 22 Mei lalu berujung kerusuhan.

“Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan apapun di negara ini, bukan seperti itu penyelesaiannya. Karena itu saya dan Sandiaga Uno berharap semua pendukung kami selalu tenang dan sejuk, damai dan berpandangan baik serta laksanakan persaudaraan dan semangat kekeluargaan sesama anak bangsa,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma’ruf. Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335.

Adapun Jokowi-Ma’ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen). Adapun MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres pada 14 Juni 2019. Menurut jadwal sidang putusan akan digelar pada 28 Juni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *