Denny Indrayana Sebut Ma’ruf Amin Langgar UU Pemilu, Benarkah?

Badan Pemenangan Nasional (BPN) menganggap Ma’ruf Amin langgar pasal 227 huruf p UU Pemilu yang membahas tentang setiap peserta pemilu tidak boleh masih berada di BUMN. Pasalnya hingga saat iniMa’ruf Amin masih tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah (BPS) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah. Lalu bagaimana kelanjutannya? simak ulasannya.

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan perbaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Senin (10/6/2019).

Bambang Widjojanto menjelaskan kini pihaknya menambah beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) oleh cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin.

Pun Bambang Widjojanto memaparkan Ma’ruf Amin yang diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Tak hanya itu, Bambang Widjojanto menyebut Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DSP) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah yang dimuat dalam website resmi kedua bank milik pemerintah tersebut.

Disamping itu, lanjut Bambang Widjojanto, Ma’ruf Amin belum menyerahkan dokumen pengunduran dirinya sebagai karyawan atau pejabat di BUMN saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.

Terkait perbaikan permohonan gugatan Pilpres 2019, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana memberikan tanggapannya saat menjadi narasumber dalam program acara Apa Kabar Indonesia Malam di TvOne pada Rabu (11/6/2019).

Berawal dari pembawa acara yang menanyakan pendapat Denny Indrayana tentang alasan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang mempermasalahkan jabatan Ma’ruf Amin ke Mahkamah Konstitusi.

(kumparan.com)

“Saya menghormati pendapat Bang Arsul yang juga guru saya dalam artian saya pernah sama beliau memang. Jadi, sisi pandang yang lain menurut saya begini MK itu tidak hanya bergerak pada sisi numerik atau angka-angka, sebagai guardian of constitution atau penjaga konstitusi, bahkan penjaga demokrasi, penjaga daulat rakyat dia juga mempunyai kewenangan untuk menilai konstitusionalitas seberapa jujur pemilu kita. Seberapa adil pemilu kita,” jelas Denny Indrayana.

Denny Indrayana menyinggung pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 yang menuliskan tentang asas pemilu ‘Luberjudil’.

“Ada di mana itu? Di pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi bahwa asas pemilu itu ‘Luber dan Jurdil’ sehingga kita harus apresiasi Mahkamah Konstitusi (MK).

detik.com

Tidak satu atau dua keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian keluar dari kerangka, jadilah hanya menghitung suara. Lebih kurang plus minus, beberapa teman ada yang mengatakan MK itu Mahkamah Kalkulator.

Dan MK kemudian membuat keputusan yang landmark decision yang terkenal itu adalah Pilkada Jawa Timur, di mana MK mengatakan, tidak boleh kami hanya dibatasi menjadi lembaga yang hanya menghitung angka-angka.

Kami adalah lembaga penjaga konstitusi, amanat yang ada di kami adalah mengawal agar kostitusi itu sesuai asas ‘Luberjudil’. Oleh karena itu, semua proses pemilu sepanjang dia melanggar prinsip ‘Luberjudil’ yang TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif), maka MK bisa masuk,”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *