Yakin Akan Didiskualifikasi, BPN Bocorkan UU dan Surat Menteri BUMN yang Diduga Dilanggar Ma’ruf Amin

Jabatan Ma’ruf Amin di BUMN terus dipersoalkan. Bahkan BPN membongkar sejumlah UU & Surat Menteri BUMN yang diduga dilanggar Maruf Amin, BPN pun yakin Capres dan Cawapres nomor urut 01 didiskualifikasi

Jubir BPN akhirnya membongkar sejumlah undang-undang dan Surat Edaran Menteri BUMN yang dilanggar oleh KH Maruf Amin. BPN minta kemenangan Jokowi-Amin didiskualifikasi.

Ini Sejumlah UU & Surat Menteri BUMN yang Diduga Dilanggar Maruf Amin, BPN Yakin 01 Didiskualifikasi
Tribunnews

Keabsahan KH Maruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor 01 terus dipersoalkan kubu pasangan Capres/Cawapres 02.

KH Maruf Amin dinilai melanggar UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan sejumlah undang-undang karena tidak mundur dari Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah saat menjadi Cawapres.

Cawapres 01 KH Maruf Amin berpasangan dengan Capres 01 Joko Widodo.

KH Maruf Amin sendiri mengaku masih menjadi menjabat sebagai pengawas di dua bank syariah tersebut, yaitu BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Hasil gambar untuk maruf amin
RADAR BOGOR

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, membuat kultwit terkait posisi KH Maruf Amin tersebut.

Tim pengacara BPN Prabowo-Sandi juga sudah mempersoalkan posisi KH Maruf Amin dan meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan Capres/Cawapres 01 pada Pilpres 2019.

Dahnil Anzar Simanjuntak juga mempersoalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak cakap dalam melakukan pemeriksaan administrasi terhadap peserta Pemilu atau Pilpres 2019.

Karena itu, kata Dahnil Anzar Simanjuntak, semestinya KPU jangan lagi mempersoalkan pengacara BPN yang saat ini baru mempersoalkan posisi KH Maruf Amin yang menjadi pejabat di BUMN.

Hasil gambar untuk maruf amin
Kompas

“KPU menyatakan mengapa Kuasa Hukum BPN mempermasalahkan Posisi Cawapres MA di dua Bank syariah baru sekarang? 1. BPN menggugat ke MK ya skrng 2. Karna sejatinya terkait dg posisi MA hrsnya jd tugas KPU mengkoreksi,namun tdk dilakukan 3.Krn mengira beliau sdh mundur ternyata belum,” tulis Dahnil di akun twitternya, Rabu (12/6/2019) siang ini.

Menurut Dahnil, meskipun Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin menyatakan bahwa BNI Syariah dan BSM bukan BUMN, fakta-fakta justru semakin menunjukkan bahwa kedua perusahaan ini BUMN.

“Pertama Menteri BUMN menyatakan mau merger semua Bank Syariah BUMN dan terang menyatakan Posisi kedua Bank tsb. Kedua 90 % lebih modal kedua Bank itu ditangan BUMN dan Menteri mengatur,” ujar Dahnil.

Belum lagi jika mengacu pada UU Perbendaharaan Negada dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maka status BNI Syariah dan BSM jelas sebagai BUMN.

Dahnil Anzar Simanjuntak juga membagikan Surat Edaran Menteri BUMN No 1 tahun 2019 yang ditantangani oleh Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro.

Hasil gambar untuk maruf amin
Republika Online

SE No 1 tahun 2019 itu tentang Keterlibatan Direksi dan Komisaris BUMN Group (BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Afiliasi BUMN) Sebagai Pengurus Partai Politik, dan/atau Anggota Legislatif dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengasa BUMN dilarang sebagai pengurus parpol, dan/atau anggota legislatif dan/atau caloon anggota legislatif.

“Bila merujuk surat ini etikanya luarbiasa kan ya? Dan idealnya Cawapres MA mematuhi edaran tersebut,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.

Simak kultwit Dhanil Anzar berikut ini.

Hasil gambar untuk maruf amin
Merdeka

@Dahnilanzar: Para pengusung etika dan toleransi otentik pastilah terganggu dengan etika Cawapres Ma’ruf Amin yg masih menjabat di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah dimana kepemilikan modalnya dikuasai mayoritas oleh BUMN, krn level mrk bukan lagi syariat namun sdh pada level hakikat.

@Dahnilanzar: KPU menyatakan mengapa Kuasa Hukum BPN mempermasalahkan Posisi Cawapres MA di dua Bank syariah baru sekarang? 1. BPN menggugat ke MK ya skrng 2. Karna sejatinya terkait dg posisi MA hrsnya jd tugas KPU mengkoreksi,namun tdk dilakukan 3.Krn mengira beliau sdh mundur ternyt belum.

@Dahnilanzar: Sekeras apa pun anda berkelit dan berakrobat menyatakan BSM dan BNI Syariah bukan BUMN faktanya adl: 1. Menteri BUMN menyatakan mau merger semua Bank Syariah BUMN,dan terang menyatakan Posisi kedua Bank tsb.2. 90 % lebih modal kedua Bank itu ditangan BUMN dan Menteri mengatur.

@Dahnilanzar: Belum lagi bila kita bicara menggunakan UU Perbendaharaan Negara, UU Tipikor dll terkait dengan uang negara dan keuangan negara yang dipisahkan, maka jelas BNI Syariah dan BSM termasuk dlm obyek UU tsb.

@Dahnilanzar: Suara TKN yg tak kompak menjawab orkestra keliru Cawapres MA terlihat dr jawaban TKN ada yg bilang beliau sudah mundur, yang lain bilang tak masalah krn tak melanggar UU, sedang MA sendiri sebut dia masih menjabat.

@Dahnilanzar: Ini Contoh surat edaran yg bagus dan tegas dari Kementerian BUMN terkait dg semua jabatan di BUMN, anak perusahaan BUMN, dan Afiliasi BUMN. Bila merujuk surat ini Etikanya luarbiasa kan ya? Dan idealnya Cawapres MA mematuhi edaran tsb.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *