BPN Ajukan Pemberhentian Ketua KPU, Arief Budiman: Kalau Ada Pelanggaran Etik, Silahkan Dibawa ke DKPP

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berbicara dalam acara "Coffee Morning" di KPU RI, Jakarta, Selasa (2/5). Dalam acara yang bertujuan untuk mengenal lebih dekat para Komisioner KPU RI periode 2017-2022 itu Ketua KPU Arief Budiman menekankan pentingnya tiga hal untuk membangun pemilu yang lebih baik dan berkualitas yaitu transparasi, integritas, dan kejujuran. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPU) menilai bahwa pemberhentian ketua dan komisioner KPU yang dajukan Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno melalui Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah alamat

Ia mengatakan bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

BPN Prabowo - Sandi Ajukan Pemberhentian Ketua dan Komisioner KPU ke MK, KPU Sebut Salah Alamat
Tribunnews

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno melalui petitum perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberhentikan Ketua dan Komisioner KPU.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman menyebut bahwa persoalan etik penyelenggara pemilu menjadi wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hasil gambar untuk arief budiman
Suara.com

Mahkamah Konstitusi, kata Arief Budiman, berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu.

“Kalau ada pelanggaran etik, kinerja komisioner, silahkan dibawa ke DKPP. Kalau ada sengketa hasil dibawa ke MK,” kata Arief Budiman saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Hasil gambar untuk arief budiman
Politik Today

Menurut Arief Budiman, setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu memiliki saluran tersendiri.

Misalnya, jika ada pelanggaran administrasi pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang menangani.

Jika pelanggarannya masuk ranah pidana, maka menjadi kewenangan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Ini salah alamat atau tidak ya silakan Mahkamah yang menilai,” kata Arief Budiman.

BPN Prabowo – Sandiaga Uno menyerahkan berkas perbaikan permohonan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Ada sejumlah pasal dan petitum yang ditambahkan. Salah satunya, pada petitum nomor 13, BPN meminta supaya seluruh Komisioner KPU diberhentikan.

Hasil gambar untuk arief budiman
Namalo News

Bunyinya adalah sebagai berikut: Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

BPN Sebut Maruf Amin masih menjabat di BUMN

Selain mengajukan pemberhentian ketua dan komisioner KPU, Tim Hukum BPN Prabowo – Sandiaga Uno juga mempermasalahkan jabatan Maruf Amin di dua bank anak perusahaan BUMN.

Menurut BPN, Maruf Amin melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Ketua Tim Hukum, Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa masalah tersebut akan dimasukan dalam pengajuan perbaikan permohon sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

Hasil gambar untuk arief budiman
Antaranews.com

“Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik,” ujar Bambang Widjojanto saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Menurut Bambang Widjojanto, Maruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *