Kabar Gembira! Kemenhub Tak Jadi Larang Diskon Tarif Ojol, Hal Ini Penyebabnya

(tempo.co)

Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melarang diskon tarif di ojek online dan taksi online mendapat kritikan dari Piter Abdullah, Research Director CORE Indonesia. Keputusan ini bisa merugikan konsumen. Oleh karena itu, Kemenhub kabarnya membatalkan kebijakan tersebut karena hal satu ini. Kira-kira apa ya penyebabnya?

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) batal melarang diskon atau promo ojek online (ojol). Sebelumnya, Kemenhub sempat mengumumkan rencana larangan diskon ojol untuk menghindari ‘predatory pricing’ atau pemasangan tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing dalam bisnis tersebut.

Hasil gambar untuk ojek online
(republika.co.id)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan terkait diskon tarif hendaknya melalui usulan dari pemangku kepentingan (stakeholder) ojol.

“Promo kalau memang nanti ada usulan baru kami bahas, baru kami bahas. Itu adalah usulan dari stakeholder bukan kami yang mau atur-atur,” katanya di Kompleks DPR, Rabu (12/6).

Dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan pembatalan larangan tersebut dilakukan karena Kementerian Perhubungan tidak memiliki wewenang dalam mengatur diskon tarif ojol. Kewenangan mengatur berada di tangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hasil gambar untuk ojek online
(liputan6.com)

“Kalau tadinya begini, aturan itu rencana di regulasi kami. Tetapi setelah diskusi dengan KPPU bahwa kami sudah tentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah sudah benar demikian, tapi kalau diskon bukan diatur di ranah kami. Sementara demikian, tidak akan mengatur (diskon ojol) karena ternyata itu bukan ranah kami,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan pihaknya telah berdiskusi dengan KPPU, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait diskon tarif ojol sebelum Lebaran 2019 lalu. Hasilnya, KPPU menyatakan bahwa rezim angkutan umum tidak mengenal diskon, namun hanya sebatas tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaima diatur oleh Kemenhub.

Hasil gambar untuk ojek online
(cnbcindonesia.com)

Bahkan, lanjutnya, KPPU menyampaikan kalau ada potensi persaingan tidak sehat akibat diskon tidak boleh dibiarkan. Namun, ia menyatakan pengaturan diskon itu merupakan wewenang KPPU.

“Kalau bicara diskon kami terlampau jauh dari kewenangan KPPU. Kalau dari keduanya ada yang tidak fair dari persaingan usaha, nanti KPPU yang akan menyemprit,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, pemerintah menetapkan tarif ojol melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Hasil gambar untuk ojek online
(cnbcindonesia.com)

Dalam beleid itu, Kemenhub membagi tarif ojol di tiga zona. Rinciannya, tarif batas bawah di Sumatera, Jawa selain Jabodetabek, dan Bali (zona I) tercatat Rp1.850 per kilometer (km), kemudian tarif batas bawah di Jabodetabek (zona II) harus di angka Rp2.000 per km, dan tarif batas bawah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (zona III) harus sebesar Rp2.100 per km secara bersih (netto).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *