BPN Singgung Pernyataan Menteri Jokowi, Komisioner KPU Ogah Menanggapi

Hasyim Asy’ari yang merupakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa terkait dengan dalil dengan KPU terhadap gugatan sengketa Pilpres Badan Pemenangan Nasional (BPN) pihaknya tidak mau menanggapi hal tersebut

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya enggan menanggapi dalil yang tak relevan dengan KPU dalam pemohonan sengketa hasil pilpres Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.
Kompas.com

Sebagai termohon dalam perkara ini, KPU mengaku siap menjawab dalil yang ditudingkan BPN, sepanjang dalil tersebut relevan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu.

“Sepanjang relevan atau berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU akan jawab. Kalau itu bukan urusanya KPU, KPU tak akan menjawab,” kata Hasyim saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Komisioner KPU Hasyim Asyari
Kompas.com

Hasyim mengatakan, dalil yang tak relevan untuk ditanggapi KPU misalnya soal penggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam berkas pemohonan sengketa pilpres yang diserahkan BPN ke MK, terdapat dalil yang menuding pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah melibatkan ASN untuk kepentingan pemilu.

Dalil tersebut tertera dalam bagian “Tentang Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif: Penggunaan Birokrasi dan BUMN.”

Hasil gambar untuk Hasyim Asy'ari kpu
Setkab.go.

Dalam dalilnya, BPN menyinggung pernyataan sejumlah Menteri Jokowi, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Pernyataan para menteri yang dicantumkan ini dikutip dari pemberitaan media online. Menurut Hasyim, dalil tersebut tidak relevan untuk ditanggapi oleh KPU.

“KPU kan nggak bisa menggerakan ASN, nggak bisa mencegah ASN,” ujarnya. Sementara itu, untuk dalil-dalil yang memang relevan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU telah menyerahkan dokumen jawaban dan alat bukti ke MK.

Hasil gambar untuk Hasyim Asy'ari kpu
Tempo.co

“Tapi kalau urusan soal Situng, ini kok kesalahanya masif, nah ini kan urusanya KPU. Maka KPU akan urusi yang jadi urusan KPU,” kata Hasyim. MK akan mulai menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden pada Jumat (14/6/2019).

Dalam sidang gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Sandi ini, MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela). Jika berlanjut, maka pada 17-24 Juni, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa. Pada 28 Juni, MK akan membacakan putusan sengketa pilpres.

Hasil gambar untuk Hasyim Asy'ari kpu
Media Indonesia

Perlu diketahui sebelumnya bahwa, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy’ari mengklaim telah berlaku adil dalam pencalonan Ma’ruf Amin sebagai cawapres dan caleg Gerindra bernama Mirah Sumirat. Status keduanya sama-sama dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU, meskipun menduduki jabatan di anak perusahaan BUMN.

“Adil kok, kan sama-sama MS,” kata Hasyim saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019). Soal Mirah Sumirat sempat berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) saat pencalonan dan Ma’ruf Amin langsung dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, menurut Hasyim, hal itu bergantung pada ada tidaknya informasi yang masuk mengenai calon.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *