Refly Harun Ungkap Status Bank Syariah Mandiri – BNI Mandiri Menurut Penafsiran UU BUMN, Jadi ….

(tribunnews.com)

Refly Harun, selaku Pakar Hukum Tata Negara memberi tanggapan perkara status Bank Syariah Mandiri dan BNI Mandiri menurut penafsiran Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ia sampaikan terkait polemik Calon Wakil Presiden (Cawares) 01, Ma’ruf Amin yang diduga masih memiliki jabatan di BUMN. Begini pemaparannya!

Diketahui bahwa polemik jabatan Ma’ruf Amin ini mencuat setelah adanya perbaikan permohonan gugatan sengketa hasil pilpres, dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Mahmakah Konstitusi (MK).

merdeka.com

Menanggapi hal itu, Refly kemudian menjelaskan perbaikan permohonan dari BPN akan diterima atau tidak tergantung dari cara pandang MK. Dijelaskannya bagaimana status Bank Syariah Mandiri dan BNI syariah jika dilihat dari tafsiran UU BUMN.

“Ini tergantung cara pandang MK dalam melihat ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau yang dilihat adalah penafsiran yang restriktif (terbatas), yang limitatif, yaitu Undang-Undang BUMN, maka jelas yang namanya Bank Syariah Mandiri dan BNI syariah itu bukan BUMN” jelas Refly.

“Karena BUMN itu adalah sahamnya seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Ini sahamnya dimiliki oleh BUMN,” sambungnya, dikutip TribunWow.com dari ‘Kabar Petang’ tvOne, Kamis (13/6/2019).

Hasil gambar untuk Refly Harun
(sindonews.com)

Lebih lanjut, Refly memaparkan soal putusan jika MK menggunakan tafsiran ekstensif atau jangkauan yang lebih luas.

“Tetapi kalau misalnya tafsirnya ekstensif seperti yang sering dilakukan oleh MK selama ini, maka bisa jadi kemudian materi ini menjadi krusial untuk dipersoalkan,” papar Refly.

(tempo.co)

Selain itu, dirinya juga mengungkapkan, jika ada yang mencalonkan diri di pilpres dan masih memiliki jabatan di BUMN, maka hal itu bisa berdampak pada penyalagunaan wewenang. Refly mengungkap kemungkinan akan ada abuse of power saat memerintah nanti.

Di kesempatan yang sama, sebelumnya Refly juga menjelaskan bahwa putusan nantinya tergantung pada sisi pandangan hukum oleh MK.

“Tergantung MK mengambil sisi paradigmanya,” ujar Refly.

“Apakah MK mau mengambil cara berpikir pemohon ataukah mau mengambil cara berpikir pihak Tim Kemenangan Nsional (TKN) begitu,” sambungnya.

Dijelaskan oleh Refly, sebab banyak putusan MK yang berbeda dari aturan hukum di atas kertas dan di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa putusan yang berbeda itu sudah terbukti ratusan kali.

“Karena begini hukum di atas kertas sama hukum di lapangan itu bisa berbeda,” ungkap Refly.

“Itu sudah terbukti dengan ratusan putusan MK,” imbuihnya.

Kemudian, Refly mengungkap hal penting mengenai polemik jabatan Ma’ruf Amin saat mencalonan diri di kontestasi pilpres. Refly memaparkan bahwa perbaikan permohonan gugatan sengketa hasil pilpres akan diterima atau tidak oleh MK tergantung pada pemeriksaan pendahuluan di sidang pertama nanti.

“Kalau diterima maka kemudian pertandingan akan berlangsung untuk isu ini. Tapi kalau tidak diterima ya the game is over (permainan sudah tamat -red), artinya ini sudah bukan isu lagi,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *