Fraksi Golkar Tiba-tiba Tukar Posisi Ketua Komisi III dan Banggar DPR, Lho Ada Apa?

Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat merombak posisi ketua Komisi III atau Komisi Hukum dan Badan Anggaran DPR. Sebelumnya, posisi ketua Komisi Hukum dijabat oleh Kahar Muzakir, sedangkan Ketua Banggar dijabat oleh Azis Syamduddin. Keduanya akan bertukar posisi seiring dengan keputusan fraksi.

Perombakan ini tertuang dalam surat keputusan nomor bernomor IX.1.2492/FPG/DPRRI/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi III dan Ketua Banggar dari FPG DPR RI. Surat bertanggal hari ini, 12 Juni 2019 itu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng dan Adies Kadir.

Dalam surat tertulis, keputusan ini merujuk surat sebelumnya bertanggal 11 Juni 2019 perihal Pergantian Keanggotaan Banggar dari Fraksi Partai Golkar DPR.

 

 

“Dr. Azis Syamsuddin menjadi Ketua Komisi III DPR RI dan Drs. Kahar Muzakir menjadi Ketua Banggar DPR RI,” demikian tertulis dalam surat keputusan.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan Kahar dan Azis sama-sama kompeten untuk menempati posisi pimpinan Komisi Hukum dan Banggar. “Pak Kahar Muzakir sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Ketua Banggar. Pak Azis Syamsudin juga sebelumnya pernah menjabat Ketua Komisi III DPR RI. Jadi kedua-duanya sangat berkompeten menduduki jabatan tersebut,” kata Ace melalui pesan singkat, Rabu, 12 Juni 2019.

 

(Detik.com)

 

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadier mengatakan pergantian ini hanya penyegaran di internal partainya. Dia juga menilai pergantian tak akan menganggu pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 yang baru dimulai di Badan Anggaran.

“Kenapa sekarang, karena kan mumpung pembahasan APBN baru mulai. Kalau sudah di tengah jalan kan susah. Tapi ini, kan, juga bukan orang-orang baru,” kata Adies kepada Tempo, Rabu, 12 Juni 2019.

 

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan nasibnya menjadi menteri lagi atau tidak tergantung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu merespons pertanyaan wartawan apakah dia tertarik jadi menteri lagi.

“Wah itu tergantung pak presiden,” kata Airlangga di kantornya Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. “Ya semua harus siap”.

(Merdeka.com)

Airlangga bergabung ke Kabinet Indonesia Kerja pemerintahan Jokowi saat reshuffle Jilid II Juli 2016. Dia menggantikan politisi Partai Hanura, Saleh Husin.

Setelah beberapa bulan menjadi menteri, pada Desember 2017, Airlangga terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Dia menggantikan ketua umum sebelumnya, Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi proyek KTP elektronik. Adapun masa jabatan Airlangga akan selesai pada Oktober 2019.

Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono mengatakan partai berlambang pohon beringin berharap setidaknya mendapat jatah lima kursi menteri di kabinet Jokowi selanjutnya. Menurut Agung, harapan itu wajar mengingat Golkar merupakan partai pemenang ketiga dalam pemilihan legislatif dan juga partai republik alias pemilik kursi terbanyak di parlemen.

(Republika.co.id)

“Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB,” ujar Agung Laksono di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat pada Senin, 27 Mei 2019.

Agung juga menyebut nama kandidat bakal calon menteri, dua diantaranya yakni menteri di kabinet Jokowi sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Tiga nama lainnya yang beredar di dewan pakar, ujar Agung, yakni: Ilham Habibie, Ganjar Razuni, dan Ponco Sutowo.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *