Tak Ingin Lepas Jabatan di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, Ternyata Ini Alasan Ma’ruf Amin

KH Ma’ruf Amin akan menjadi pendamping Joko Widodo memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Namun rupanya ia masih mempunyai jabatan di perusahaan BUMN, hal tersebut disampaikan oleh BPN dalam gugatannya ke MK. Atas tudingan tersebut Ma’ruf pun beri penjelasan tentang posisinya jabatan yang ia emban.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) 01, KH Maruf Amin membantah tudingan yang disampaikan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Image result for maruf amin mandiri syariah
beritasatu.com

Bantahan itu disampaikan oleh Maruf Amin menyusul dirinya dituding memiliki jabatan di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Seperti yang dilansir dari  TribunWow.com melalui acara ‘Kompas Petang’ di Kompas TV, Ma’ruf Amin kemudian menjelaskan jabatannya di bank di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, Rabu (12/6/2019).

“Itu nanti TKN yang menjelaskan di sana (MK),” jelas Ma’ruf Amin.

“Tapi bahwa saya bukan pegawai BUMN.”

“Saya pengawas hanya syariah, jadi terkait saja,” sambungnya.

Dijelaskannya bahwa Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukanlah termasuk bank BUMN.

Image result for maruf amin mandiri syariah
tirto.id

Untuk itu, saat dirinya mencalonkan diri sebagai cawapres, dirinya tidak perlu untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

“Itu bukan bank BUMN, tapi anak perusahaan,” tegas Ma’ruf Amin.

“Oleh karena itu dulu saya diminta tidak mundur.”

“Nah yang saya diminta mundur itu sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP),” tandasnya.

Selain itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin turut memberikan penilaian mengenai tudingan BPN Prabowo-Sandi.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa materi yang disampaikan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto tak relevan dengan gugatan sengketa hasil pilpres, Senin (10/6/2019).

Image result for Irma Suryani Chaniago
rmolsumsel.com

“Penasehat Hukum mereka ngerti fungsi dan wewenang MK tidak ya? Karena menurut saya materi tersebut tidak relevan untuk diajukan sebagai bukti di MK,” ujar Irma.

“Jadi mempersoalkan posisi Kiai Maruf di Bank Syariah BUMN tidak relevan,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi melengkapi gugatan yang dilayangkan ke MK, untuk mendapatkan klaim kemenangan Pilpres untuk Prabowo-Sandi, Senin (10/6/2019).

Image result for maruf amin
tirto.id

Dalam berkas gugatan tambahan tersebut, pihaknya mempermasalahkan jabatan Ma’ruf Amin yang disebut masih menjabat di bank syariah di bawah naungan BUMN.

“Yang menarik kami memasukkan salah satu argumen, yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik. Karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi,” jelas Bambang Widjojanto, di gedung MK, Senin (10/6/2019).

“Menurut informasi yang kami miliki. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah namanya masih ada,” lanjut Bambang dikutip

Dijelaskan oleh Bambang Widjojanto, kajian soal jabatan Ma’ruf Amin sudah didiskusikan sebelumnya.

“Kalau Anda baca dokumen yang kami miliki, itu disebutkan waktu mendatangani dokumen itu di KPU. Pasal 12 itu ada empat kolom,” kata Bambang Widjojanto.

“Di kolom D nya itu apakah sudah menandatangani pengunduran diri sebagai karyawan atau pejabat dari BUMN.”

“Ternyata beliau (Ma’ruf Amin) tidak memberi contreng. Katanya belum. Kok sampai sekarang belum juga?” kata Bambang Widjojanto.

Image result for Bambang Widjojanto
tribunnews.com

Dijelaskan oleh Bambang Widjojanto, pihaknya bahkan sudah memotret dua laman bank yang masih mencantumkan nama Ma’ruf Amin di dalam jabatannya.

“Kita sudah foto lamannya. Jadi kalau nanti malam mau diubah silakan tapi kita sudah foto itu,” kata Bambang Widjojanto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *