Waduh Gawat! Inilah Kemungkinan Terburuk Jika Maskapai Penerbangan Asing Jadi Masuk Indonesia

(Kompas.com)

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menginginkan kajian lebih mendalam terkait wacana Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk mengundang maskapai penerbangan asing bersaing di industri penerbangan domestik guna menurunkan tarif.

“Menurut saya permasalahan tarif tiket harus ada regulasi yang mengatur,” kata Sigit dikutip Antara, Kamis (13/6).

Dia menilai, selama formula tarif tiket pesawat tidak diubah, dia khawatir keberadaan maskapai asing hanya akan membuat kinerja maskapai domestik menjadi turun. Dia menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat dan membuka peluang investasi bagi maskapai domestik serta memperbaiki suplai atau pasokan avtur.

 

(Kompas.com)
Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya agar tarif tiket sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.

“Banyak keluhan di masyarakat dan akibatnya wisatawan turun loh. Target wisatawan cuman terpenuhi 25 persen, berarti ada ekonomi daerah yang turun. Saya kira ini harus dibuat regulasi yang baik,” katanya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut maskapai asing bisa saja masuk ke Indonesia guna mendorong harga tiket pesawat yang lebih kompetitif, namun hal itu masih terus dikaji.

 

(detik.com)

 

“Sekarang kan sudah ada AirAsia. Nantilah kita lihat pelan-pelan, ‘ndak terlalu buru-buru,” katanya ditemui seusai halalbihalal di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (11/6).

Pemerintah, lanjut Luhut, juga mengaku masih akan mempelajari soal aturan yang ada termasuk mengenai kepemilikan saham jika maskapai asing beroperasi ke Indonesia.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan melihat belanja seluruh kementerian/ lembaga terutama untuk pos perjalanan dinas. Dia meminta K/L lebih efisien dalam mengelola perjalanan dinas karena kini harga tiket pesawat melambung.

“Jadi mungkin kalau kenaikan tarif dari tiket-tiket tentu nanti akan terlihat. Tapi kita memang pesan pada seluruh K/L untuk perlu melakukan efisiensi dalam perjalanan dinas atau belanja barang secara keseluruhan. Nanti kami akan lihat,” kata Sri Mulyani di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.

Menurut Sri Mulyani, dampak dari kenaikan harga tiket pesawat untuk perjalanan dinas akan terlihat pelaksanaan belanja masing-masing K/L. Namun, Sri Mulyani memperkirakan, kementerian/lembaga juga akan melakukan efisiensi di luar belanja untuk dinas.

(Tempo.co)

“Kalau ada kenaikan di satu sisi, tapi kemudian mereka melakukan efisien di tempat lain, jadi total belanjanya mungkin tidak akan berlebih,” ujar Sri Mulyani.

Beberapa bulan ini tarif tiket pesawat ramai menjadi pembicaraan. Hal itu karena tarif tiket pesawat naik tinggi dari harga biasanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut, terkait harga tiket pesawat, Kementerian Perhubungan sebagai regulator hanya berwewenang mengatur taif batas atas dan tarif batas bawah.

(Tempo.co)

“Kami bekerja seusai undang-undang. Undang-undang mengamanahkan kami menentukan TBA dan TBB sedangkan tentang harga-harga itu yang punya wewenang adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan Kementerian BUMN,” ujar Budi Karya.

Saat ini, Budi Karya memastikan tidak ada maskapai yang melanggar aturan TBA dan TBB. Meski demikian, ia menyatakan kementerian telah secara persuasif mengajak maskapai menyediakan variasi harga tiket pesawat, agar tak semua menyentuh TBA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *