LPSK Siap Fasilitasi Perlindungan Saksi di MK, Begini Syarat dan Mekanismenya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan fasilitas perlindungan kepada saksi MK. Ada mekanisme yang perlu ditempuh sebelum pihaknya memberikan perlindungan pada saksi sengketa Pilpres 2019 menurut Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) siap memberikan perlindungan kepada saksi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK), dengan sejumlah catatan. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, ada mekanisme yang perlu ditempuh sebelum pihaknya memberikan perlindungan pada saksi sengketa Pilpres 2019. “Pertama, MK harus memutuskan dulu memberikan perlindungan kepada saksi. Nanti, pelaksanaan perlindungan tersebut bekerja sama dengan LPSK,” ujar Hasto kepada wartawan, Jumat (14/6/2019).

(Kompas)

Hasto menyebut, LPSK baru bisa bergerak setelah MK memerintahkan melindungi saksi. Saksi-saksi yang dilindungi juga harus berdasarkan ketetapan MK terlebih dahulu. “MK sebagai lembaga peradilan memerintahkan kepada LPSK untuk memberi perlindungan kepada saksi yang ditetapkan MK,” katanya.

(Kompas)

“Itu baru kita punya entry point untuk memberikan perlindungan kepada saksi dalam kasus semacam ini,” ujar Hasto.  Ia mengatakan, langkah tersebut telah tercantum dalam nota kesepahaman yang ditandatangani LPSK dan MK pada 6 Maret 2018, secara spesifik pada Pasal 3 huruf A. Adapun, dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (14/6/2019), tim hukum Prabowo-Sandiaga menyinggung soal perlindungan saksi dan ahli dalam proses persidangan di MK.

(Suara)

“Maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK,” kata salah satu Tim Hukum BPN Denny Indrayana saat membacakan pokok permohonan di sidang MK, Jakarta, Pusat.

Ada Ancaman Kepada Hakim

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima informasi ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diancam. LPSK akan segera berkoordinasi dengan MK untuk merespons hal tersebut.

“Ini masih rumor, cuma karena menyangkut hakim kan ada 2 katanya ditelepon orang, diancam. Jadi kami khawatir saja. Jadi kami merasa perlu buru-buru berkomunikasi dengan MK,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo saat dihubungi, Jumat (14/6/2019).

(Liputan 6)

Hasto mengatakan, pada prinsipnya, LPSK akan melindungi saksi dan korban yang menerima ancaman. Namun, di luar saksi dan korban, LPSK bisa saja memberi perlindungan kepada hakim.

“Kami untuk saksi dan korban saja sebenarnya perlu mekanisme MK ini secara eksplisit menyatakan meminta perlindungan kepada LPSK untuk saksi dan korban,” kata dia.

“Mengenai hakim yang terancam, saya kira kita mesti koordinasi menanyakan ini ke MK,” sambung Hasto.

(Mahkamah Konstitusi RI)

Hasto mengatakan Sekjen LPSK tengah berusaha berkomunikasi dengan Sekjen MK untuk mengetahui titik terang atas rumor tersebut. Dalam waktu dekat, LPSK akan melakukan pertemuan atau komunikasi dengan MK.

Sebagaimana diketahui, MK tengah menangani sengketa hasil Pilpres 2019. Sidang perdana sudah selesai digelar hari ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *