Berharap Beri Perlindungan Kepada Saksi, Bambang Widjojanto Minta LPSK Terobos UU

Sengketa Pilpres 2019 masih belum kelihatan ujungnya. Baru-baru ini Tim hukum Prabowo-Sandi mengharapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bisa menabrak Undang-undang (UU) terkait perlindungan saksi yang akan dihadirkan dalam proses gugatan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut

“Ada keterbatasan (memberikan perlindungan kepada saksi), seperti ada pertanyaan itu. Mudah-mudahan keterbatasan itu bisa diterobos kalau saja MK itu justru memberikan peran strategisnya yang jauh lebih besar,” kata Bambang Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

akurat.co

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) belum bisa memastikan apakah nantinya MK meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi yang akan dihadirkan kubu Prabowo-Sandi saat sidang dengan agenda pembuktian dan keterangan para saksi.

Namun saksi-saksi yang akan dihadirkan tidak berkaitan dengan kasus tindak pidana. Hal tersebut yang menjadi keterbatasan LPSK, karena tidak dijelaskan dalam peraturan perundangan-undangan.

tribunnews.com

“Misalnya apakah mungkin MK memerintahkan kepada LPSK untuk melindungi saksi yang diajukan. Dan kendati ada keterbatasan soal pidana, tapi Mahkamah karena mau mewujudkan pemilu yang adil dan jujur, maka dipandang perlu kesaksian yang bisa mewujudkan keadilan dan kejujuran itu dilakukan. Jadi ada yang disebut konstitusional importen argumen yang dijadikan sebagai dasar,” ucap BW.

LPSK sendiri tak bisa sembarangan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi apabila dalam proses persidangan di lembaga pengawal konstitusi. Mengingat, kewenangan LPSK telah diatur dalam UU yang menyangkut kasus pidana.

Dalam UU, LPSK bisa segera turun tangan melakukan perlindungan saksi, apabila berperkara di meja hijau terkait kasus pidana. Diluar itu, harus ada kordinasi dan permohonan yang resmi antar-lembaga negara.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 2, dimana Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

detik.com

“Keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam UU. Namun ada beberapa diskusi kami sampaikan sebagai bagian dari catatan LPSK dalam berikan perlindungan saksi dan korban,” kata Tenaga Ahli LPSK, Ruli Novian dilokasi yang sama.

Jadi, dikatakan Ruli, kedatangan tim hukum Prabowo-Sandi hanya berkonsultasi dan diskusi dengan LPSK. Namun, Ruli menyatakan perlindungan saksi bisa terwujud apabila MK sebagai pionir melayangkan surat permohonan kepada LPSK terkait perlindungan saksi.

“Itu salah satu yang jadi bahan diskusi kami, dan sudah berikan catatan kepada kuasa hukum, tentunya diskusi ini harus dikordinasikan dengan MK sebagai penyelenggara persidangan Pilpres ini. Sementara seperti itu,” papar Ruli.

Oleh karena itu, mantan pimpinan KPK ini menambahkan, pihaknya akan membuat surat kepada MK terkait dengan adanya permohonan untuk melakukan perlindungan terhadap para saksi yang akan dihadirkan nantinya.

(Kompas.com)

“Kami memutuskan untuk membuat surat kepada MK. Mudah-mudahan, surat ini bisa membuat respons dan bisa memastikan proses di MK ini dalam pemeriksaan saksi dan ahli, dan betul-betul para saksi dan ahli itu dibebaskan dari rasa ketakutan,” tuturnya.

“Karena ada banyak saksi yang ingin mengajukan kesaksiannya, tetapi pertanyaannya apa bisa dijamin keselamatannya sebelum, pada saat, dan sesudah,” tambah BW.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *