Perebutan Kursi Menteri Makin Pànas, Partai Eks Pendukung Prabowo Ditolak Kubu Jokowi?

Sorge Magazine

Usai ditetapkan presiden dan wakil presiden terpilih beberapa waktu lalu, kini mulai banyak perbincangan soal susunan menteri baru untuk periode yang akan datang. Terkait dengan hal tersebut begini jawaban dari PPP.

PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menolak jika seluruh partai politik eks Koalisi Indonesia Adil dan Makmur bergabung ke barisan pendukung Jokowi – Ma’ruf Amin. Sekjen PPP Arsul Sani, sistem politik di Indonesia perlu kekuatan yang berada di luar pemerintahan.

“Ya tidak bisa semuanya, nanti tidak ada penyemibang, tidak ada check and balance yang memadai di DPR,” ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (3/6).

Menurutnya, jika hanya PKS yang berperan sebagai oposisi, maka hal itu tidak akan efektif dalam mengawasi pemerintah. Tidak bagus juga secara etika politik jika PKS sendirian, sementara bekas rekannya di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur semuanya gabung ke Jokowi – Ma’ruf.

“Kemudian katakanlah tinggal satu misalnya, PKS saja yang ditinggal, menurut kami enggak pas juga,” katanya.

Karena itu, menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, sebaiknya satu partai saja eks Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang bergabung ke Jokowi – Ma’ruf. Pasalnya memang perlu ada partai oposisi yang membuat demokrasi ini semakin sehat.

“Jadi kalau pun ingin bertambah ya paling banyak kalau dari sisi PPP ya, satu gitu supaya check and balance-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring,” ungkapnya.

Sebelumnya memang sudah diketahui bahwa Asrul Sani menyampaikan perihal pembagian kursi menteri, Asrul menyebutkan, hal itu akan dibicarakan Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai koalisinya. Namun, pihaknya menghormati jika ada partai di koalisi yang sudah mengajukan calonnya.

“Yang sudah minta sekian menteri gitu loh, tapi kan kami PPP melakukan pendekatan lain juga. Itu terserah Presiden aja lah. Kita gak mengharap-harap karena biasanya kalau mengharap itu malah gak dapet. Belum tahu jumlahnya berapa, diajak bicara aja belum,” ujar Asrul.

(Republika)

Asrul mengatakan, Presiden Jokowi belum mengadakan pertemuan dengan para pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja. Presiden Jokowi belum mengambil sikap sejak ditetapkan sebagai presiden terpilih KPU, Minggu (30/6).

(Tribunnews.com)

“Ya partai-partai koalisi belum bertemu. Rencananya mungkin Pak Jokowi akan bertemu jajaran tim kampanye nya sampai ke daerah itu dulu. Setelah itu baru kemudian Pak Jokowi saya kira akan bertemu kembali dengan para ketua umum partai,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *