Soal Pemohonan Amnesti Kasus Baiq Nuril, Mahfud MD: Saya Setuju untuk Itu!

Mahfud Md menilai amnesti merupakan jalan paling memungkinkan bagi Presiden Jokowi menyelamatkan Baiq Nuril. Sebab, jalur PK kedua dan grasi dinilai tidak memungkikan lagi.

“Sekarang ada problem hukum kalau dia diberi grasi. Grasi itu dia harus meminta dan mengakui kesalahan. Kedua grasi itu harus hukumannya (minimal) dua tahun, sementara dia hanya 6 bulan. Ndak mungkin dia diberi grasi,” kata Mahfud Md di Universitas Al Azhar Indonesia, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

 

(Detik.com)

 

Oleh sebab itu, pilihannya adalah amnesti. Tetapi, kata Mahfud Md, amnesti pun ada problem hukum. Karena amnesti biasanya diberikan ke kasus-kasus politik seperti Budiman Sudjatmiko, Muhtar Pakpahan, Sri Bintang Pamiungkas dengan kualifikasi kasus politik.

“Yang kasus pidana umum kayaknya belum. Tetapi menurut saya. Presiden harus mencari alternatif dan alternatif amnesti menurut saya adalah yang paling mungkin di antara sesama yang agak tidak mungkin,” cetus Mahfud Md.

Bagi Mahfud Md, intinya orang tidak boleh diperlakukan tidak adil. Baiq Nuril menurut persepsi publik tidak diperlakukan dengan adil karena dia sebagai korban yang dilecehkan tapi dia yang dihukum.

“Tetapi yang paling mungkin di antara alternatif-alternatif yang sama kurang mungkin itu (amnesti), yang paling mungkin amnesti. Jadi saya setuju untuk itu di follow up dan didiskusikan lebih lanjut,” pungkas Mahfud Md.

 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya akan segera memutuskan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril yang divonis 6 bulan penjara setelah peninjauan kembali (PK) yang dia ajukan ditolak Mahkamah Agung (MA). Namun Jokowi mengatakan permohonan amnesti Baiq Nuril itu belum tiba di meja kerjanya.

 

(Tribunnews.com)

 

“Belum sampai meja saya,” kata Jokowi ditemui wartawan di Gedung Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Jokowi mengatakan, jika permohonan pengampunan tersebut sudah masuk ke mejanya, dia akan segera memutuskan. Namun Jokowi belum bisa mengatakan akan memberikan amnesti atau tidak.

“Kalau nanti sudah masuk ke meja saya, ada rekomendasi-rekomendasi dari kementerian terkait, saya putuskan secepatnya. Akan saya selesaikan secepatnya,” kata Jokowi.

Untuk diketahui, PN Mataram membebaskan Baiq Nuril pada 12 Juni 2017. Namun fakta berubah. Majelis kasasi yang diketuai Sri Murwahyuni mengesampingkan digital evidence dan menyatakan Baiq Nuril tetap bersalah dan dihukum 6 bulan penjara. Putusan kasasi itu dikuatkan di tingkat PK, yang diketuai hakim agung Suhadi.

 

(Republika.co,id)

Baiq Nuril sendiri sudah menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk permohonan amnesti yang akan dia ajukan ke Presiden Jokowi. Tak hanya Yasonna, Baiq Nuril juga menemui Jaksa Agung Prasety untuk mengajukan penangguhan eksekusi.

Sementara itu, kuasa hukum Baiq Nuril Maknun, Erasmus Napitupulu, meyakini Jokowi akan memberikan amnesti kepada kliennya. Mengingat, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebelumnya telah mengatakan akan mengusulkan amnesti untuk Baiq Nuril.

“Dengan diterimanya dari menteri positif, tapi kita harus dengar dari Pak Presiden. Untuk itu, kenapa kami datang ke KSP di sini supaya kemudian bisa langsung disampaikan pada Pak Presiden nantinya,” ujar Erasmus di gedung KSP, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *