Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Kami Tidak Bisa 24 Jam Terus Monitor! Yang Penting…

(tribunnews.com)

Akhir ini, banyak kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angkat bicara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo beri berbagai pesan. Begini katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan telah melakukan sosialisasi kepada para kepala daerah terkait transparansi. Dilansir dari Detik.comi, Tjahjo mengaku Kemendagri tidak bisa mengawasi kepala daerah selama 24 jam.

Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri: Kami Tak Bisa Monitor 24 Jam
(detik.com)

“Kementerian Dalam Negeri itu fungsinya kementerian regulasi selain fungsi pembinaan pengawasan. Kami tidak bisa 24 jam terus monitor. Yang penting regulasinya ada, aturannya ada, dan PTSP juga ada. Semua perizinan online terbuka transparan, saya kira saling mengingatkan,” tutur Tjahjo saat di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (12/7/2019).

Hasil gambar untuk kepala daerah terjaring ott
(idntimes.com)

Tjahjo pun berpesan bila ada kepala daerah yang ragu dalam menyusun peraturan daerah untuk tidak sungkan dalam melibatkan KPK. Dia mengatakan bahwa KPK selalu terbuka untuk diajak konsultasi dengan para kepala daerah.

Hasil gambar untuk kepala daerah terjaring ott
(kumparan.com)

“Kalau ada keraguan terkait perda, terkait aturan, KPK terbuka untuk diundang memberikan masukan. Semuanya transparansi ujungnya,” kata Tjahjo lagi.

Tjahjo pun meminta pejabat daerah untuk tetap saling mengingatkan. Dia menyebut telah melakukan hal itu di kementeriannya.

Hasil gambar untuk kepala daerah terjaring ott
(jpnn.com)

“Saya sendiri juga sudah sepakat saya tidak mau urusan anggaran, walau saya yang teken semua harus paraf. Mulai direktur, sekjen, dirjen, kepala biro hukum, setelah paraf semua baru saya paraf anggaran. Baik anggaran kemendagri maupun anggaran daerah ke saya,” tutur Tjahjo kemudian.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun resmi menjadi tahanan KPK. Nurdin ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan juga gratifikasi.

Hasil gambar untuk nurdin basirun kpk
(tempo.co)

KPK pun menahan 3 tersangka lain, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri Budi Hartono (BUH), dan satu pihak swasta bernama Abu Bakar (ABK). Ketiganya merupakan tersangka dalam kasus suap yang telah menjerat Nurdin.

Selain Nurdin, ada pula dua kepala daerah lainnya yang terkena OTT KPK di 2019. Mereka adalah Bupati Mesuji Khamami yang tersangkut kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji dan juga Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip terkait kasus dugaan suap revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *