Berebut Jatah Menteri, Jusuf Kalla Himbau Agar Jokowi Lihat dari Kursi DPR, PDIP?

Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla menyarankan agar Jokowi memilih kabinet dari jumlah kursi yang ada di DPR. Yaitu partai yang jumlah kursinya sedikit agar tak mendapat jatah menteri lebih banyak. Bagaimana dengan PDIP?

PDIP sepakat dengan saran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar partai yang kursinya sedikit tak mendapat jatah menteri lebih banyak. PDIP menyebut saran JK sesuai dengan arahan Jokowi sebelumnya.

“Sepakat, ini sesuai arahan Jokowi sebelumnya bahwa logika pembagian menteri untuk parpol-parpol menggunakan logika proporsional,” kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Jumat (12/7/2019).

Menurut Eva, Jokowi sebaiknya mengimplementasikan pendekatan keadilan gender dalam kabinetnya. Dengan begitu, Eva menilai pertumbuhan yang berkualitas bisa dicapai.

“Yang terakhir ini yang berdampak langsung pada SDGs dan sustainability. Jadi bagusnya Pak Jokowi mengimplementasikan secara konsisten pendekatan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan, akuntabilitas, keberlanjutan, dengan mengangkat kabinet yang berimbang antara pria dan perempuan. Termasuk membuatnya berseling, jika menterinya laki, maka wakilnya perempuan, dan sebaliknya,” jelas Eva.

“Ini yang dipraktikkan di Swedia, Chile, Kanada, dan lain-lain, sehingga pertumbuhan secara berkualitas dan berkelanjutan bisa dicapai,” imbuhnya.

Sebelumnya, JK menyarankan Presiden Jokowi mempertimbangkan harmonisasi wilayah, suku, agama, dan politik dalam menyusun kabinet nantinya. JK juga menyarankan parpol yang kursinya sedikit tidak mendapat jatah lebih banyak.

“Jadi tidak saja asal partai, ndak. Harus ada harmonisasi, baik dari harmonisasi antarwilayah dan suku, agama, politik. Harmonsiasi dalam tingkat kemampuan, profesionalisme. Itulah baru bisa terjadi suatu yang dapat didukung semua pihak, didukung oleh seluruh rakyat,” kata JK saat mengisi kuliah umum kepada peserta diklat Lemhannas di Istana Wakil Presiden, Kamis (11/7).

Sementara itu, Menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), jika berbicara partai dalam penyusunan formasi kabinet, harus dilihat juga partai yang tidak lolos parlemen. Namun, partai tersebut tetap berkontribusi dalam memenangkan pasangan calon (paslon) yang diusung.

“Kalau bicara parpol tidak hanya soal kursi, tapi juga kontribusi saat pileg. Misalnya ada juga parpol yang tak lolos parlemen tapi turut berkontribusi untuk pemenangan Jokowi saat pemilu,” terangnya.

“Jangan pula ketika ada satu parpol sebelah bergabung dan kursinya lebih banyak lalu di kabinet lebih banyak. Itu juga namanya tidak imbang,” imbuh Awiek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *