‎Parpol Mulai Berlomba ‘Tagih’ Jatah Menteri, Lalu Bagaimana Respon Jokowi?

‎Sejumlah partai politik (parpol) terang-terangan menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Lantas bagaimana respon dari Jokowi menggapi banyaknya permintaan posisi menteri tersebut?

Jokowi sendiri tidak mempersoalkan langkah sejumlah partai pendukungnya meminta jatah menteri di kabinetnya ke depan.

“Ya enggak apa-apa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9. Kan tak apa-apa wong minta saja,” jawab Jokowi usai menghadiri acara di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7).

Jokowi mengaku sudah punya blue print tentang susunan kabinet periode keduanya. Termasuk komposisi menteri dari kader partai dan profesional. “(Komposisi) sudah, sudah. Ya kira-kira 60 40 atau 50 50. Kira-kira itu,” ucap suami Iriana itu.

Dia juga menyebutkan kabinet pemerintahannya untuk lima tahun ke depan bakal secepatnya diumumkan ke publik. Jokowi mengatakan banyak menteri lama yang akan dipertahankan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah ‎Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Jusuf Kalla mengatakan keinginan sejumlah parpol itu merupakan hal wajar.

Ini karena parpol tersebut sudah memberikan dukungan kepada capres pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Jusuf Kalla atau JK menegaskan partai boleh saja meminta jatah elit di 33 kementerian dan sejumlah lembaga pemerintah non-kementerian.

Tapi jangan lupa, bahwa keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.

Pascaditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kini Jokowi-Ma’ruf Amin punya pekerjaan rumah yakni menyusun nama menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Sebelumnya diberitakan, Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.

“Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah,” kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

“Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda,” ungkap Daniel.

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang memiliki hak prerogatif.

“Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam,” pungkas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *