Gubernur Riau Tertangkap OTT KPK, Mendagri: Saya Sudah Ingatkan, Nah Kan…

(kontan)

KPK berhasil menjaring Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (10/7/2019) malam. Diketahui, Nurdin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri. Mengetahui anak buahnya kembali terjaring dalam OTT KPK, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun mengaku sedih.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuturkan, dalam waktu dekat Kemendagri akan memanggil Wakil Gubernur Kepri Isdianto agar pemerintahan Kepri tetap berjalan. Isdianto juga akan diangkat sebagai Plt.

“Saya orang yang merasa sedih ya, selama dua tahun sih, beliau orang yang selalu minta saran ke saya. Saya ingatkan masalah aset, masalah area-area rawan korupsi dan ini kasus cukup lama di 2018,” kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019), seperti yang dilansir dari Suara.com.

(suara.com)

Selain itu, Tjahjo menyebut dirinya dengan Nurdin aktif berkomunikasi selama hampir 2 tahun untuk membahas pembangunan di Batam.

Diketahui, saat itu, Nurdin selalu memberikan saran kepada Tjahjo terkait dengan persoalan yang sama. Sebaliknya Tjahjo juga memberikan saran kepada Nurdin termasuk area-area mana saja yang rawan korupsi.

(suara.com)

“Kepri merupakan daerah tujuan wisata, daerah investasi, yang semua harusnya dipercepat sesuai mekanisme dan peraturan,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan penetapan tersangka untuk Nurdin Basirun setelah pihaknya melakukan gelar perkara pascaoperasi tangkap tangan di Kepulauan Riau, Rabu (10/7) malam.

(tribunnews.com)

Selain Nurdin, KPK turut menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri Budi Hartono sebagai tersangka. Sementara sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Abu Bakar.

“Memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018- 2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka,” kata Basaria.

Lebih lanjut, Tjahjo menerangkan bahwa fungsi Kemendagri ialah mengatur soal regulasi, pembinaan dan pengawasan. Namun ia tidak menampik kalau pihaknya tidak bisa terus menerus memonitor.

“Kami tidak bisa 24 jam terus monitor yang penting regulasinya ada, aturannya ada, dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ada, semua perizinan online terbuka transparan, saya kira saling mengingatkan,” kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/7/2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *