Dana Politik Terlalu Besar, Hendropriyono Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Rindu Orde Baru?

(Liputan6.com)

Pada hari jumat (12/7), Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) datang menemui Ketua DPR, Bambang Soesatyo di kompleks DPR RI Senayan. Ia datang untuk mengusulkan agar presiden dipilih kembali lagi oleh MPR. Apa maksud Hendropriyono memberikan usulan tersebut?

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengusulkan jabatan presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR).

“Menurut saya kalau mau konsekuen pemilihan itu harus dikembalikan ke MPR. Kalau enggak, rakyatnya juga jadi rusak mentalnya,” kata Hendro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Temui Bamsoet di DPR, Hendropriyono Usul Masa Jabatan Presiden 8 Tahun
(Jawa Pos)

Hendro menilai, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat justru menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia menyebut, tidak sedikit masyarakat yang kini berani mencaci-maki pemerintah hanya karena perbedaan pandangan politik.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jenderal TNI (purn) AM Hendropriyono menghadiri penetapan partai politik dan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (13/4/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
(Tirto)

“Rakyat juga disiplin sosialnya bagus, sekarang disiplin sosial enggak ada, semua orang teriak, masa orang maki-maki pemimpinnya,” ujar Hendro.

Ia pun mengkritik proses pemilihan langsung yang menurut dia menghabiskan dana berjumlah besar. Hendro menyebut, biaya penyelenggaraan Pemilu secara langsung selalu membengkak dari tahun ke tahun.

Mantan Kepala BIN Hendropriyono usai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
(Kompas)

“Saya mewakili orang-orang tua segenerasi saya, saya prihatin. Karena kalau begini terus, bangkrut kita,” ucap dia. Sebelumnya, Hendro juga mengusulkan agar jabatan presiden dibatasi dalam satu periode dengan masa jabatan selama delapan tahun.

 

Usul Jabatan Presiden 8 Tahun

Eks Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono mengusulkan agar masa jabatan seorang presiden dan kepala daerah dalam satu periode diubah dari lima menjadi delapan tahun.

Usul itu disampaikan Hendro kepada awak media usai bertemu dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (12/7).

Menurutnya, perubahan itu diikuti dengan perubahan peraturan yang hanya mengizinkan seseorang menjabat sebagai presiden atau kepala daerah selama satu periode saja.

Image result for hendropriyono presiden dipilih mpr
(Medcom)

“Tenggat waktu presiden dan kepala daerah itu delapan tahun, tapi satu kali saja. Turun penggantinya nanti silahkan berkompetisi, tidak ada petahana,” kata Hendro.

Dia menilai hal tersebut akan membuat pemerintah dan rakyat menjadi kuat. Presiden atau kepala daerah pun, lanjutnya, akan lebih fokus dalam bekerja karena tidak terganggu jadwal kampanye lantaran berkompetisi di pilpres dengan status calon petahana.

“Jadi delapan tahun itu pemerintah kuat dan rakyat kuat. Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja saja delapan tahun yang betul,” kata eks Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN) itu.

Image result for hendropriyono presiden dipilih mpr
(Liputan 6)

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu mengaku usulan itu berangkat dari keprihatinannya melihat kondisi bangsa saat ini, terlebih ihwal biaya yang dihabiskan untuk pemilu yang kian lama kian bertambah.

Menurutnya, total biaya yang dikeluarkan negara untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 telah bertambah lebih dari Rp20 triliun dibandingkan Pemilu 2004.

Menurutnya, rakyat justru menjadi pihak yang patut dikasihani bila DPR terus diam melihat fenomena peningkatan uang penyelenggaraan pemilu ini.

Fenomena ini, tambah Hendro juga bisa membuat Indonesia bangkut serta menjadi negara yang sakit di Asia.

“Kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu. Sejak 2004 kita menghabiskan uang negara Rp3 triliun. Kemudian pada 2009 itu kok menjadi Rp8 triliun. Pada 2014 menjadi Rp15 triliun. Di 2019 Rp25 triliun lebih. Ini gila,” kayanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *