Sebut Duit untuk Pemilu ‘Gila’, Hendropriyono Usul Jabatan Presiden Menjadi 8 Tahun, Nah Lho!

Eks Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono mengusulkan agar masa jabatan seorang presiden dan kepala daerah dalam satu periode diubah dari lima menjadi delapan tahun. Mungkingkan hal tersebut terjadi?

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono menilai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan pemilu legislatif dari tahun ketahun biayanya terus membesar.

Hasil gambar untuk Hendropriyono
(tribunnews.com)

Sejak Pemilu 2004, negara harus mengeluarkan anggaran hingga Rp3 triliun untuk pelaksanaan pemilu. Angka itu naik cukup signifikan pada 2009 yang mencapai Rp8 triliun. Selanjutnya pada 2014 menjadi Rp15 triliun dan terakhir pada Pemilu Serentak 2019 menjadi Rp25 triliun lebih.

“Ini gila,” tutur Hendro priyono seusai bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. “Saya sebagai rakyat biasa, tapi tidak bisa diam saja. Kalau semuanya diam saja kan namanya tidak ada partisipasi rakyat.

Saya ingin kita semua melihat, tadi cocok sama-sama Pak Ketua DPR, kita melihat kecenderungan biaya untuk pemilu,” katanya. Karena itu dirinya mengusulkan agar jabatan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah diperpanjang dari sebelumnya hanya 5 tahun menjadi 8 tahun.

“Saya usul dan tampaknya Ketua DPR RI cocok pikirannya bahwa tenggang waktu presiden dan kepala daerah itu 8 tahun. Tapi satu kali saja. Turun penggantinya nanti silakan berkompetisi. Tidak ada peta hana,” tuturnya.

Hasil gambar untuk Hendropriyono
(kompas.com)

Dengan masa jabatan 8 tahun, menurutnya pemerintahan akan semakin kuat, begitu pula rakyatnya. “Tidak ada yang menggergaji pemerintah. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tidak berkampanye, kerja aja 8 tahun yang betul,” tutur nya.

Apakah usulan tersebut juga berlaku untuk anggota DPR dan MPR? Hendropriyono mengatakan, karena pelaksanaan pemilu dilakukan serentak, hal itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. “Karena pemilihan serentak, kita harus konsekuen. Jangan banci dan sekarang banci.

Ada yang pemilihan langsung, ada yang tidak di daerahnya. Ini apa-apaan sih ? Negara ini tidak bisa diurus yang amatiran seperti itu. Harus kon sekuen dan juga kita konsekuen sudah kembali, tidak ada oposisi. Kalau tidak ada oposisi, tidak usah kalian pada ribut,” paparnya.

Hasil gambar untuk Hendropriyono
(liputan6.com)

Hendropriyono juga mengusulkan agar kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisi oleh para profesional, atau kabinet zaken. “Siapapun nanti presiden, saya harapkan bikin kabinet seperti zaken kabinet. Jadi cari orang yang profesional. Boleh dari partai nggak apa-apa, tapi yang milih kepala negara. Supaya begitu duduk, seperti tadi saya bilang, setianya kepada negara, tidak lagi kepada partai. Saya kira nggak terlalu susah,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *