Berebut Kursi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, PPP: Kalau Tidak Dapat Ketua MPR, Minimal…

(tribunnews.com)

Kursi pimpinan MPR masih diperebutkan oleh berbagai partai. Kali ini PPP dengan percaya diri menyatakan bahwa partainya juga menginginkan posisi itu. Sampai tawar menawar begini.

Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, dan NasDem blak-blakan menyatakan mengincar kursi ketua Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belakangan juga tak sungkan untuk mengungkap keinginannya mendapatkan kursi ketua MPR RI.

Hasil gambar untuk Suharso Monoarfa ppp
(kompas.com)

“Oh iya, kami juga mengincar kursi MPR. Kalau bisa jadi ketua, lebih bagus. Tapi, kalau tidak, minimal PPP dapat Wakil ketua MPR,” tutur Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa di Hotel Ledian, Banten, Sabtu (20/7/2019).

Keinginan PPP itu, kata Suharso, telah disampaikan kepada partai-partai di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Hasil gambar untuk mpr
(kompas.com)

“Tapi kami belum bicara, duduk bersama. Nanti akan kami agendakan itu, segera,” kata mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.

Mekanisme pemilihan pimpinan MPR telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3 pasal 427C.

Berdasarkan aturan itu, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas satu ketua dan empat wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR satu paket yang bersifat tetap.

Tiap fraksi dan kelompok anggota dapat juga mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR. Lalu, pimpinan MPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan pada rapat paripurna MPR.

Hasil gambar untuk mpr
(tribunnews.com)

Partai Golkar, PKB, dan NasDem mengaku sudah melakukan lobi-lobi politik untuk melancarkan kader partainya duduk di kursi Ketua MPR. Bahkan, PKB memberi sinyal bahwa partai itu tidak tawar-menawar terkait posisi Ketua MPR untuk Muhaimin Iskandar.

PKB bahkan membuka kemungkinan opsi mengajukan paket bersama partai non-koalisi. Jika deal-deal politik itu dianggap tidak menguntungkan.

Hasil gambar untuk Jazilul Fawaid pkb
(telursur.co.id)

“PKB tentu ingin menjaga soliditas koalisi. Tetapi, paket itu bisa berubah tergantung perjalanan. Prioritas tentu bersama koalisi,” tutur Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di Senayan, kemarin.

Di lain sisi, Partai Golkar sebagai partai kedua dari pemilik kursi terbanyak di parlemen merasa paling berhak atas kursi Ketua MPR RI itu.

Hasil gambar untuk mpr airlangga hartarto
(tempo.co)

“Di parlemen kan posisi berdasarkan kursi. Kalau MPR terkait dengan paket. Tetapi kan urutan bergantung kursi, jadi proporsional saja,” kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Rabu (17/7/2019).

PPP juga menilai, partai pemilik kursi kedua terbanyak di parlemen menjadi Ketua MPR hanya tradisi yang tidak tertulis. Tidak ada aturan bahwa pemilik kursi kedua yang berhak menduduki kursi tersebut.

“Kami mengatakan, kenapa tidak kalau kita paling bungsu yang mendapatkan kesempatan itu,” kata Suharso Monoarfa membela posisi partainya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *