TNI akan Beri Bantuan Hukum pada Kivlan Zen Sampai Hakim Ketok Palu

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi memastikan bahwa akan memberikan bantuan hukum kepada Kivlan Zen. Bantuan ini akan diberikan oleh TNI selama proses hukun kasus dugaan makar. Sebelumnya, Kivlan Zen memang meminta 2 permohonan pada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang salah satunya meminta bantuan hukum.

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, TNI akan memberikan bantuan hukum kepada Mayjen (Purn) Kivlan Zen. Menurut Sisriadi, setiap anggota TNI aktif dan purnawirawan memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum.

TNI Tegaskan Prajurit Aktif Tak Bantu Penangguhan Kivlan Zen
cnnindonesia.com

“Setelah berkoordinasi dengan menteri-menteri bidang Polhukam, permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan tidak diberikan. Namun, permohonan bantuan hukum akan diberikan,” ungkap Sisriadi dalam pesan singkatnya kepada JPNN.com, Senin (22/7).

Ia mengatakan bantuan hukum merupakan hak untuk semua anggota keluarga besar TNI, termasuk di dalamnya anggota purnawirawan seperti Kivlan.

Image result for kivlan zen
sindonews.com

Sisriadi pun merujuk dari petunjuk teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018.

“Pendampingan hukum yang diberikan sifatnya advokasi dan pendampingan, sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku,” kata dia.

Bantuan hukum TNI untuk Kivlan, kata dia, tidak sekadar di sidang praperadilan. TNI bakal terus mendampingi Kivlan selama proses hukum kasus dugaan makar berlangsung.

Related image
tempo.co

“Artinya, bantuan hukum kepada Pak Kivlan tidak hanya pada saat praperadilan saja. Namun juga selama proses hukum sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap,” ungkap dia.

Sebelumnya, pada 16 Juli lalu, ratusan purnawirawan TNI berkumpul di Aula Soeryadi, Kantor Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Matraman, Jakarta, dan membubuhkan tanda tangan untuk meminta Kivlan dibebaskan dari tahanan.

Related image
tribunnews.com

Ketua umum PPAD Letjen TNI AD (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan selain membubuhkan tanda tangan para purnawirawan juga siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Kivlan.

Selain para purnawirawan, Sisriadi mengatakan kuasa hukum Kivlan pun sempat meminta bantuan penangguhan kliennya kepada anggota TNI aktif.

Image result for TNI Mayjen Sisriadi
tribunnews.com

Pemberian bantuan hukum dari TNI ini setelah sebelumnya tim penasihat hukum Kivlan Zen mengajukan dua permohonan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dalam permohonan yang disampaikan itu, Kivlan meminta penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum.

Sisriadi mengatakan permintaan kuasa hukum Kivlan itu langsung ditolak.

TNI kata dia, hanya memberikan bantuan hukum. Bantuan diberikan tak hanya pada masa praperadilan, tapi selama proses hukum berlangsung hingga ada putusan tetap.

“Selama proses hukum sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap kami akan dampingi,” katanya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *