Tegas Akan Beri Bantuan Hukum Kepada Kivlan Zen, TNI Beberkan Alasannya

suara.com

Menindak lanjuti kasus Kivlan Zen, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) berencana untuk membentuk Tim Bantuan Hukum yang akan bekerjasama dengan Tim Penasehat Hukum. Terkait hal tersebut begini penjelasan lengkapnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Sisriadi menuturkan, pembentukan Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen berdasarkan tindak lanjut dari Tim Penasehat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen yang telah mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu.

“Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen,” katanya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur melalui siaran persnya, Senin (22/7/2019).

Kapuspen TNI menjelaskan, setelah berkoordinasi dengan menteri-menteri bidang Polhukam, permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak diberikan.

“Namun demikian, permohonan bantuan hukum akan diberikan,” ucapnya.

Menurut Mayjen TNI Sisriadi, bantuan hukum tersebut merupakan hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI termasuk Purnawirawan.

“Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018,” ujarnya.

suara.com

Perlu dipahami bahwa bantuan hukum yang diberikan sifatnya advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

“Artinya, bantuan hukum kepada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak hanya pada saat Praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya bahwa kepolisian mengungkap kelanjutan penanganan perkara kepemilikan senjata api (senpi) ilegal yang dibawa saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu. Sejumlah orang sudah ditangkap bahkan telah berstatus sebagai tersangka. Salah satunya adalah purnawirawan TNI, Kivlan Zen.

cnnindonesia.co

Selain ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Dirinya juga terlibat dalam kepemilikan senjata api yang dibawa saat kerusuhan 21-22 Mei dan perintah membunuh tokoh nasional.

beritasatu.com

Kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal yang menjerat Kivlan Zen ini terkait dengan penetapan enam tersangka yang diduga terkait aksi unjuk rasa penolakan hasil Pemilu berujung rusuh pada 21-22 Mei lalu. Salah satu tersangka adalah Armi (AZ) yang merupakan sopir Kivlan Zen.

Kabarnya Kivlan tahu bahwa sang sopir memiliki senjata api. Tapi, dia pernah menasihati bahwa senjata itu harus punya izin resmi. Armi sendiri diketahui sebagai koordinator satpam. Kivlan Zen ditetapkan tersangka dalam kepemilikan senjata api yang dibawa saat kerusuhan 21-22 Mei dan perintah membunuh tokoh nasional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *