Tak Penuhi Putusan Pengadilan Atas Tuntutan Fahri Hamzah, Ini Langkah Kuasa Hukum Terhadap PKS

Fahri Hamzah telah memenangkan tuntuntan dirinya terhadap para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun tak ada itikad baik yang dilakukan untuk pemenuhan tuntutan mantan anggota partai mereka tersebut. Kuasa hukum Fahri Hamzah pun akhirnya mengambil langkah ini

Fahri Hamzah resmi mengajukan sita eksekusi terhadap aset-aset petinggi PKS Sohibul Iman cs. Ada 8 daftar aset yang diajukan sita eksekusi berupa rumah hingga kendaraan milik para tergugat pimpinan PKS.

“Jadi yang kami ajukan permohonan sita eksekusi adalah berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh termohon kasasi. Lima orang itu. Ada juga barang-barang bergerak, jadi ada barang tidak bergerak itu berupa kendaraan,” kata Pengacara Fahri, Mujahid Latief, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Fahri Hamzah Resmi Ajukan Sita Aset Milik Sohibul-HNW ke Pengadilan
(Detik)

Namun Mujahid enggan merinci 8 aset yang diajukan untuk disita eksekusi. Ia menyebut beberapa diantaranya berupa tanah, bangunan, gedung, kendaraan. Ia mengaku khawatir akan ada upaya hukum yang dilakukan para tergugat bila dia menyebutkan secara rinci aset yang diajukan.

Aset-aset yang diajukan sita itu milik para tergugat. Adapun kelima tergugat itu adalah tergugat I Dewan Pengurus Pusat PKS Abdul Muiz Saadih; tergugat II Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih; serta tergugat III Dewan Pengurus Pusat PKS Mohamad Sohibul Iman.

Image result for fahri hamzah
(Solo Pos)

Surat permohonan sita eksekusi itu diterima oleh bagian administrasi TU PN Jaksel. Selanjutnya juru sita eksekusi akan melakukan verifikasi terhadap 8 aset tersebut. Ia berharap proses verifikasi segera selesai.

“Secara prosedur itu ketika kita ajukan surat, nanti mereka akan ajukan verifikasi. Verfikasi terhadap aset-aset yang kita ajukan untuk disita. Baru setelah itu terbukti milik termohon satu baru bisa di eksekusi,” kata Mujahid.

Image result for fahri hamzah
(Akurat)

Diketahui, PN Jaksel mengabulkan gugatan Fahri terkait pemecatannya dari PKS. Selain menyatakan pemecatannya tidak sah, majelis hakim menghukum PKS membayar Rp 30 miliar kepada Fahri.

Gugatan Rp 30 miliar itu dikabulkan karena majelis menganggap apa yang dialami Fahri setelah dipecat sangat berat. Majelis menganggap Fahri mengalami tekanan psikologis akibat pemecatan tersebut.

Membangkang Terhadap Putusan Pengadilan

Kuasa hukum Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Mujahid Latief menyebut, Partai Keadilan Sejahtera telah membangkang terhadap putusan pengadilan yang mengharuskan PKS membayar ganti rugi Rp 30 miliar ke Fahri Hamzah. “Kalau boleh menggunakan istilah yang dulu sering mereka sampaikan dalam persidangan adalah pembangkangan, maka ini juga saya ingin menyebutnya satu pembangkangan terhadap putusan pengadilan,” kata Mujahid di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019).

Image result for fahri hamzah
(Kumparan)

Mujahid menyampaikan, pihaknya berulang kali meminta pihak PKS untuk membayar ganti rugi tersebut. Namun, pihak PKS tidak kunjung membayar meski sudah dua kali dipanggil oleh pihak PN Jakarta Selatan. Mujahid mengatakan, hal itu merupakan salah satu alasan pihaknya mengajukan permohonan sita paksa terhadap aset milik sejumlah pengurus PKS kepada PN Jakarta Selatan.

Image result for fahri hamzah
(Tribun)

“Harapan kami sih ini harus cepat karena kalau boleh berandai-andai ke belakang kan kalau ini dilaksanakan secara sukarela ini kan sudah selesai dari dulu,” ujar Mujahid. Diberitakan sebelumnya, Fahri Hamzah melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan sita paksa karena PKS tak kunjung membayar ganti rugi sebagaimana putusan pengadilan.

Aset-aset yang diajukan untuk disita itu dimiliki oleh lima orang pengurus PKS yang menjadi pihak termohon dalam gugatan yang dilayangkan oleh Fahri yakni Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *