Tanggapi Potensi Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, PPP: Kami Belum…

(Tribunnews.com)

Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan penambahan anggota koalisi merupakan hak prerogatif presiden terpilih Joko Widodo. Ia pun memberikan tanggapannya mengenai potensi adanya partai yang akan kembali bergabung dengan koalisi Jokowi.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi potensi bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“PPP menyerahkannya kepada Pak Jokowi. Kami belum mendengar kok (soal penambahan koalisi). Yang mau jadi Presiden kan Pak Jokowi,” kata Arsul saat ditemui sebelum acara pembubaran Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7).

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).
(kompas)

Arsul menambahkan, Presiden Jokowi nantinya akan berbicara dengan para ketua umum partai pengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Ia pun memastikan pembubaran TKN tak akan membahas penambahan anggota koalisi meskipun dihadiri para petinggi partai.

Arsul mengatakan, saat ini belum ada kesepakatan resmi di antara seluruh partai pengusung Jokowi-Ma’ruf ihwal penambahan anggota koalisi.

“Kalau soal koalisi bertambah atau enggak ya, itu tentu nanti sekali lagi setelah parpol dalam hal ini ketum mendengarkan apa yang menjadi pemikiran dan pandangan Pak Jokowi. Kalau sekarang ada kecenderungan yang menutup atau membuka itu pendapat masing-masing,” lanjut Arsul.

liputan6.com

Sebelumnya Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, ada kemungkinan koalisi pendukung pemerintah bertambah.

“Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi (KIK) terbangun cukup baik. Bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan,” kata Moeldoko, seperti yang dilansir dari kompas.com.

Meski begitu, Moeldoko belum bisa memastikan apakah koalisi plus-plus itu memang akan terbentuk. Demikain pula soal partai mana saja yang akan bergabung.

“Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya begitu begitu bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti,” kata mantan Panglima TNI itu.

PPP Pastikan Hanya TKN yang Dibubarkan Bukan Koalisi Jokowi

Hasil gambar untuk Achmad Baidowi
(akurat.co)

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan Tim Kampanye Nasional (TKN) akan segera dibubarkan, pada Jumat (26/7). Namun, dia menegaskan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi akan tetap ada.

“Artinya pembubaran TKN bukan pembubaran koalisi, karena wadah koalisi akan tetap ada seperti apa bentuknya itu nanti disiapkan,” kata Baidowi pada wartawan, Jumat (26/7), seperti yang dilansir dari merdeka.com.

Hasil gambar untuk Achmad Baidowi
(tribunnews)

Menurutnya, TKN tidak memiliki kepentingan lagi. Namun orang yang tergabung di dalam TKN bisa saja tergabung dalam sebuah wadah lain di luar TKN.

“Kalau zaman SBY-Boediono ada Setgab, enggak tahu kalau yang sekarang. Karena kalau struktur TKN tidak dibubarkan mau ngapain lagi dengan ratusan orang di dalamnya. Soal penambahan parpol baru di koalisi itu kewenangan Jokowi,” ucapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *