Kongres PDIP: Presidental Threshold Direkomendasikan Tetap 20 Persen

Kongres PDIP yang diadakan di Bali melahirkan berbagai macam keputusan. Salah satunya adalah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) merekomendasikan ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tetap 20 persen

Hal itu menjadi salah satu rekomendasi yang ditetapkan dalam Kongres V PDI-P di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (9/8/2019).

Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/1/2017).
Kompas.com

“Tidak ada rekomendasi perubahan (terkait presidential threshold),” ujar Ketua Tim Pemateri, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Perumus pada Komisi IV Arif Wibowo saat ditemui di sela kongres.

Peraturan mengenai presidential threshold tertuang dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Disebutkan bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional dari hasil pileg sebelumnya untuk bisa mengusung pasangan capres-cawapres.

” Presidential threshold sudah cukup 20 persen,” kata Arif. Sementara itu, PDI-P mengusulkan kenaikan ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hasil gambar untuk kongres pdip
detikNews

Diketahui bahwa Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menentukan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari total suara sah nasional.

Parpol yang tidak mencapai target tersebut tentu tidak akan mendapatkan jatah kursi di parlemen. Sedangkan, lanjut Arif, PDI-P merekomendasikan parliamentary threshold di tingkat provinsi sebesar 4 persen dan 3 persen untuk tingkat kabupaten/kota.

“Kita kemudian memutuskan pentingnya strategi parliamentary threshold berjenjang. Untuk tingkat DPR, 5 Persen sekurang-kurangnya. Untuk provinsi 4 persen dan kabupaten/kota 3 persen,” ucapnya.

Hasil gambar untuk kongres pdip
detikNews

Tiga Kader PDIP Dibebastugaskan

Disisi lain Ketua Panitia Pelaksana Kongres V PDIP, I Wayan Koster menyebut setidaknya ada 60 peserta Kongres V PDIP yang kedapatan tidak mematuhi tata tertib kongres. Tiga diantaranya diberi sanksi, yakni dibebastugaskan dari jabatan.

Tak Disiplin di Kongres, Tiga Kader PDIP Dibebastugaskan
CNN Indonesia

Koster mengatakan, 60 peserta itu kedapatan memakai tanda pengenal yang bukan miliknya. Foto dalam tanda pengenal itu berbeda dengan wajah mereka.

“Iya betul ada sekitar 60 orang yang tidak disiplin ikuti jadwal acara kongres, baik sidang komisi maupun sidang paripurna, ketahuan tanda yang dipakai dengan wajah orangnya beda, maka langsung dicabut oleh pecalang, ada sekitar 60,” kata Koster di Grand Inna Bali Beach Hotel, Jumat (9/8).

Tiga di antara mereka pun mendapatkan sanksi berat. Hal itu lantaran mereka menggunakan nama orang lain. Ketiga orang itu diketahui merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Bendahara DPC.

Alhasil ketiganya langsung dibebastugaskan dari jabatannya sebagai pimpinan DPC. Hanya saja, kata Koster, mereka masih tetap menjadi kader partai berlambang banteng itu.

Hasil gambar untuk kongres pdip
detikNews

“Iya tiga DPC. Ada dari Kalimantan, Jambi atau mana lupa tadi ada tiga dibebastugaskan dari jabatan,” katanya.

Koster menyatakan alasan mereka diberikan sanksi untuk menegakkan disiplin partai. Koster juga menyinggung soal arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar para kader tertib mengikuti Kongres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *