Kemesraan Prabowo – Megawati, Strategi Banteng Diterapkan, Apa Maksudnya?

liputan6.com

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tampak semakin erat. Seiringnya kemesraan yang ditujukkan kepublik ini, banyak pihak yang menilai ini sebagai strategi.

Menurut peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, PDIP ingin menaikkan posisi tawarnya di hadapan Presiden Jokowi dan partai koalisi pendukung.

Menurutnya, jika PDIP berhasil menaikkan posisi tawarnya terhadap Jokowi dan partai koalisi pendukung, hal itu membuka kemungkinan PDIP untuk menegosiasikan banyak hal dengan Jokowi dan partai koalisi.

Hal itu disampaikan Arya seusai diskusi tentang ‘Demokrasi dan Penegakan HAM di Masa Depan’, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

“Saya kira PDIP sadar pilihan politiknya tidak sepenuhnya diterima oleh parpol koalisi lain, terutama parpol koalisi 01.”

“Saya kira PDIP perlu membuat strategi baru supaya bisa menaikkan posisi tawarnya di hadapan partai-partai koalisi ini dan di hadapan Presiden.”

“Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan adalah mencari kawan baru, dan PDIP sadar Gerindra sadar punya keinginan untuk bergabung dengan pemerintah ketika kepentingannya bertemu.”

(Akurat.co)

“PDIP kemudian berada di atas angin lagi untuk menegosiasikan banyak hal dengan Presiden, dan menaikkan posisi tawar juga di tengah partai-partai ini,” ulas Arya.

Menurutnya, tantangan ke depan bagi Jokowi, adalah harus menjelaskan dan memberi sinyal kepada partai pendukung dan pengusungnya juga ke publik, bagaimana dia akan mendesain kabinet.

Tidak hanya itu, menurut Arya, Jokowi juga harus memberi sinyal kepada partai pendukung, pengusung, serta ke masyarakat, bahwa pembentukan kabinetnya berada dalam kendalinya secara penuh.

“Presiden harus menjelaskan kepada publik dan partai bahwa dia memegang kendali penuh terhadap kabinet ini.”

“Entah dia akan membentuk kabinet profesional atau kabinet yang memberikan akomodasi kepada banyak partai.”

“Tapi intinya menurut saya adalah Presiden harus memberikan sinyal bahwa kendali soal pembentukan kabinet ada di tangan Presiden,” urai Arya.

Arya berpendapat, jika nantinya Partai Gerindra masuk dalam koalisi Jokowi, maka hal itu akan memberikan riak dalam koalisi tersebut.

Juga, akan memberikan sejumlah risiko politik kepada Jokowi.

“Risiko politik yang akan ditanggung jokowi tidak mudah. Presiden akan kerepotan bernegosiasi dengan partai-partai, karena ada tambahan partai baru yang masuk.”

“Serta susah juga untuk menyinkronkan pada level platform. Kita ingat platform politik dan ekonominya berbeda, soal lapangan kerja, investasi, utang, berbeda.”

“Soal ketenagakerjaan asing pun beda. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Presiden akan kesulitan menyinkronkan perbedaan tersebut,” beber Arya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *