Buat Petisi, Netizen: KPI Belum Maksimal, Kenapa Juga Harus Awasi Netflix cs?

(detik.com)

Penolakan terhadap isu KPI mengawasi Netflix, YouTube dan sejenisnya dituangkan melalui petisi #KPIJanganUrusinNetflix yang digagas Politikus Partai Solidaritas Indonesia Dara Nasution di Change.org. Sejak dibuat pada Jumat (9/8), petisi tersebut sudah ditandatangani lebih dari 75,9 ribu orang.

Dara Nasution, penggagas petisi online “Tolak KPI Awasi YouTube, Facebook, Netflix!”, mengkritik wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi media baru, seperti Netflix hingga YouTube.

Hasil gambar untuk kpi netflix
(vidio.com)

Kritik itu ia tuangkan lewat petisi online yang secara simbolis juga sudah diserahkan ke pihak bersangkutan dalam agenda kunjungan ke kantor KPI di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (12/8/2019).

Pada kesempatan tersebut, Dara menyerahkan 75 ribu tandatangan netizen yang menolak KPI merambah pengawasan ke platform digital. Sejauh ini petisi di change.org itu masih terus berlangsung dengan dapat mencapai target 150 ribu tandatangan.

“Sebagai tindak lanjut dari petisi yang sudah ditandatangani 75 ribu orang, hari ini kita mendatangi KPI untuk menyerahkan petisi tersebut. Poin petisi ini bahwa KPI tidak berwenang untuk mengawasi media baru,” ujarnya.

Pernyataan Dara ini merujuk pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di mana KPI hanya bisa mengawasi media konvensional. Dara, yang juga politisi PSI, menyebut KPI bukanlah lembaga sensor sehingga tak bisa menentukan mana konten yang bisa atau tidak tayang.

Hasil gambar untuk kpi netflix
(bbc.com)

“Netflix itu layanan berbayar, masyarakat bisa menentukan pilihan mereka sendiri. KPI sebagai lembaga (independen) negara seharusnya tidak boleh banyak ikut campur dengan pilihan warganya,” tuturnya.

Di samping itu, lanjut Dara, Netflix maupun YouTube memiliki aturannya sendiri yang mereka juga membatasi adanya konten seperti hate speech muncil di platform-nya. Atas dasar itu Dara menyebut KPI masih punya pekerjaan rumah lainnya di media konvensional, sehingga mestinya bisa lebih fokus pada tugas yang sudah diembannya tersebut.

“Jadi, KPI dengan beban kerja sekarang saja belum maksimal, kenapa harus mengawasi hal-hal lain yang belum jelas,” pungkasnya.

Dilansir dari Tirto, kinerja KPI memang bisa disebut kurang optimal. Berdasarkan catatan akhir tahun Remotivi, sanksi yang dikeluarkan KPI “hanya basa basi belaka”. 408 sanksi yang dikeluarkan pada September 2013 sampai Juni 2015 tak mampu menghasilkan efek jera. Yang diberi sanksi cenderung mengulangi kesalahan.

KPI juga merespons buruk pengaduan masyarakat, terutama yang keberatan dengan adanya iklan partai yang terlalu masif. Sikap ini, kata Remotivi, sama seperti menganggap eksploitasi media oleh pemiliknya bukan pelanggaran yang mesti dicemaskan. KPI, kata Remotivi pula, merasa wajar belaka ada stasiun TV yang menayangkan iklan partai hampir setiap jam.

Hasil gambar untuk kpi netflix
(detik.com)

“Kinerja KPI memang bermasalah, secara integritas juga,” Yovantra menambahkan.

Integritas yang Yovantra maksud adalah soal proses seleksi Komisioner KPI 2019-2022, yang, menurut Ombudsman, cenderung janggal dan malaadministrasi. Salah satu praktiknya adalah ketidakjelasan apakah masukan masyarakat terhadap komisioner dipertimbangkan atau tidak.

Jika pada akhirnya KPI mengawasi konten media baru, kata Yovantra, maka mereka harus berhenti fokus hanya pada pengawasan konten. Pengawasan justru harus ditekankan pada aspek model industri secara umum.

“Mau kontennya diregulasi kayak apa, kalau industrinya enggak diatur dengan baik, maka akan bapuk juga kontennya,” katanya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *