Soal Rencana Amandemen UUD 1945, NasDem: Itu Rumit, Belum Tentu Rakyat Setuju

suara.com

Sekjen Nasdem Johnny G Plate merespons pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan rencana amendemen UUD 1945 berisiko karena mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan presiden dan wapres.

Ia menilai bahwa selagi amendemen UUD 1945 dilakukan berdasarkan konsensus politik, maka tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Dia mengatakan amendemen UUD 1945 dapat dilakukan untuk memastikan tercapainya cita-cita kemerdekaan bangsa.

Hasil gambar untuk Johnny G Plate
suara.com

Meski begitu, ia menambahkan, Nasdem mendukung amendemen UUD 1945 jika hal tersebut demi mengakomodasi cita-cita bangsa itu. Sebelumnya, Wapres JK mengatakan soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945. Salah satu risikonya, kata JK, bisa saja Presiden kembali dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Hasil gambar untuk Johnny G Plate
tribunnews.com

“Kita sudah melakukan amendemen empat kali setelah reformasi. Nah, sekarang jika mau melakukan amendemen terhadap UUD, maka harus dikaji secara komprehensif terkait evaluasi menyeluruh arah negara dan kehidupan berbangsa,” ujar Johnny, seperti yang dilansir melalui suara.com.

Hasil gambar untuk Johnny G Plate
tribunnews.com

“Apakah empat kali amendemen ini telah memungkinkan negara berjalan menuju cita-cita kemerdekaan. Apa saja manfaat dan hambatan penyelenggaraan negara selama 20 tahun reformasi? Lalu tantangan ke depan kita dalam geopolitik di dalam negeri maupun global apa saja yang memungkinkan kalau kita melakukan amendemen UUD kita bergerak ke arah cita-cita kemerdekaan. Bukan amendemen sekadar kepentingan jangka pendek dan pragmatis,” tambah nya.

Hasil gambar untuk Johnny G Plate
tempo.co

Sebelumnya, Wapres JK mengatakan soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945. Salah satu risikonya, kata JK, bisa saja Presiden kembali dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Hasil gambar untuk Johnny G Plate
tribunnews.com

“Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi. Maka dia berhak memilik presiden. Kalau gitu lain lagi soal,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019) kemarin.

Fadli Zon Minta Naskah UUD 1945 Kembali ke Asli

Wakil Ketua DPR Fadli Zon punya pendapat sendiri tentang wacana amendemen UUD 1945. Dia meminta agar naskah historis UUD 1945 dikembalikan ke aslinya.

detik.com

“Kami termasuk yang berkepentingan naskah historis di kembali kan dulu ke aslinya, lalu ada adendum-adendum itu disertakan di dalam proses amendemen itu,” kat Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019), seperti yang dilansir melalui detik.com.

suara.com

Jika UUD 1945 dikembalikan ke naskah asli, maka bagian penjelasan harus dikembalikan juga. Menurutnya, penjelasan adalah bagian penting dalam UUD 1945.

“Penjelasan UUD 45 kan dibuang dulu. Dikembalikan dong, itu nggak bisa dipisahkan sebagai naskah historis dari UUD 45 gitu. Tapi waktu perubahan di awal reformasi itu karena euforia penjelasannya dibuang. Padahal penjelasannya sangat penting,” tuturnya.

Namun, Fadli mengatakan perlu ada kesepakatan nasional terlebih dulu sebelum amendemen UUD 1945 dilakukan. Kesepakatan yang dimaksud adalah terkait apa saja yang akan diubah dalam UUD 1945.

“Kalau itu saya kira sudah menjadi kesepakatan nasional, misalnya pemilihan presiden langsung. Saya kira itu bagus kan pemilihan presiden langsung, nah tidak ada masalah juga kalau ada kesepakatan dipilih oleh MPR sebagai penjelmaan. Ini kan kesepakatan nasional. Kami bahkan dulu UU Pilkada pun dipilih oleh DPRD kan,” kata Fadli.

liputan6.com

“Nah, ini harus didudukkan. Kita harus ada kontemplasi supaya jangan hanya mengubah untuk kepentingan sesaat jangka pendek untuk kepentingan kelompok saja. Jadi harus dibuka opsi lebih besar. Jangan hanya satu dua pasal, termasuk yang lain-lain,” sambung dia.

tribunnews.com

Fadli tak khawatir jika amendemen UUD 1945 akan membuka ‘kotak pandora’ seperti yang beberapa pihak khawatirkan. Menurut dia, membuka ‘kotak pandora’ memang risiko dalam amendemen UUD 1945 karena itu dia menekankan pentingnya kesepakatan nasional atas perubahan yang akan dilakukan.

suara.com

“Ya, kalau sekaligus membuka kotak pandora kenapa tidak. Tapi kita harus sepakat masa jabatan presiden harus dibatasi. Pemilihan langsung saya kira sudah jadi keputusan amendemen dan itu dimasukkan dalam adendum-adendum tadi. Gitu,” kata Fadli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *