Wacana Presiden akan Dipilih MPR, Jokowi Menolak: Saya Ini Produk Pilihan Langsung

Wacana menghidupkan kembali GBHN yang diserukan Megawati menuai pro-kontra. Pasalnya, menghidupkan kembali GBHN artinya membuat kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR dan presiden dipilih oleh MPR. Hal tersebut ditolak keras oleh Jokowi.

Presiden Joko Widodo menolak wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cara pemilihan presiden seperti ini terjadi di masa Orde Baru saat Soeharto dipilih sebagai presiden sebagai mandataris MPR.

“Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, masak saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR,” kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan pada Rabu (14/8/2019).

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin (kanan) melambaikan tangan sebelum berangkat menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk memberikan keterangan pers terkait sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (27/6/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
kompas.com

Wacana pemilihan presiden oleh MPR kembali muncul setelah sejumlah tokoh nasional mewacanakan agar Indonesia kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu alasannya adalah mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi. Sebab, saat ini MPR tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem kenegaraan.

Image result for jokowi
wayar.co.id

Tokoh yang mengusulkan mengenai pemilihan presiden oleh MPR antara lain disampaikan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, hingga Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Wacana lain yang muncul adalah mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rencana ini juga sempat dibahas dalam Kongres V PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.

PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jika kedudukan MPR itu dikembalikan, PDI-P menilai MPR punya wewenang untuk menetapkan GBHN sebagai pedoman penyelenggara pemerintahan. Jokowi juga menyampaikan ketidaksetujuan terhadap wacana munculnya kembali GBHN.

Image result for jokowi
beritasatu.com

Sebab, saat ini Indonesia sudah memiliki Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai pengganti GBHN.

SPPN juga mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode setiap lima tahun. “Sebenarnya kita sudah punya itu (rencana pembangunan),” ucap Jokowi.

Jokowi pun menilai bahwa rencana pembangunan yang dibutuhkan Indonesia adalah rencana yang dinamis dan bisa dengan cepat mengantisipasi perubahan.

Image result for jokowi
antaranews.com

“Dunia bergerak begitu cepat dan dinamis. Kita harus bisa merespons dan punya perencanaan yang fleksibel untuk merespons perubahan itu,” kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu.

Image result for jokowi
cnbc.com

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai ruang gerak presiden bakal terbatas lantaran GBHN hanya disusun oleh MPR. Padahal, presiden terpilih tentu memiliki agenda politik, sosial, dan ekonomi berdasakran visi misi yang telah dikampenyakan.

Dengan skema seperti itu, Refly khawatir arah kebijakan pembangunan yang disusun dalam GBHN tidak bisa dilaksanakan dengan baik lantaran pemerintah selaku eksekutor tak dilibatkan dalam penyusunannya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *