PDIP Keukeh Hidupkan Kembali GBHN, Ahli Hukum Tata Negara: Ini Maunya Siapa?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berupaya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam UUD 1945. Hal ini dinilai karena GBHN dianggap sebagai landasan berbangsa dan bernegara sebagai gambaran ideologi pancasila

Gagasan itu dikemas atas nama amandemen UUD 1945 yang menumpang pada proses politik pengisian jabatan Ketua MPR periode 2019-2024.

PDIP Ngotot Hidupkan GBHN, Ahli Hukum Tata Negara: Pulang Kongres di Bali Tiba-tiba Agendakan Ini?
Tribunnews

PDI-P menilai penting kehadiran GBHN sebagai landasan berbangsa dan bernegara yang berangkat dari penjabaran ideologi Pancasila, mengabdi pada tujuan dan memuat hal pokok, berupa ‘guiding principles’.

Namun pembentukan GBHN yang ngotot dihidupkan PDI-P, dikritisi oleh Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

Dia heran mengapa sepulang dari Kongres ke-5 di Bali, PDI-P ujug-ujug melempar wacana tersebut.

“Sekarang kan tiba-tiba pulang dari Bali tau-tau ada agenda ini. Ini maunya siapa? Rakyat apa segelintir orang?,” terang Bivitri dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Hasil gambar untuk pdip gbhn
Nasional Tempo.co

Tidak salah juga bila pertanyaan itu muncul. Karena ia khawatir, pihak pencetus agenda ini tak lain adalah para elite politik yang punya maksud terselubung, dikemas lewat rencana amandemen UUD 1945.

“Nggak salah kalau kita bertanya, jangan-jangan ada agenda lain di balik ini,” sebut dia.

Menurut Bivitri, jika pokok persoalannya adalah seputar haluan negara, maka tidak harus dengan GBHN. Sebab ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat dan dibahas bersama DPR dan Presiden pada tahun 2007, berbentuk Undang-Undang.

Bivitri lalu membandingkan perihal isi dan proses yang ada pada GBHN dengan RPJP.

Soal isi, kata-kata pada produk GBHN terdahulu dianggap terlalu mengawang-ngawang. Hal ini berbeda dengan RPJP yang punya indikator keberhasilan, serta target-target pencapaian.

Sementara mengenai proses, model RPJP ia sebut lebih partisipatif karena memiliki tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di dalamnya. Tapi GBHN hanya MPR yang punya kewenangan menyusunnya.

Hasil gambar untuk pdip gbhn
Fakta News

“Dari proses, dengan segala kekurangan, model RPJP lebih partisipatif, ada Musrembang. Paling tidak, ada proses dibawahnya. Sementara GBHN itu dibuanya oleh MPR aja,” ungkap Bivitri.

Tak hanya itu saja, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan akan menjadikan kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi sebagai dasar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). PDI Perjuangan menjadi salah satu partai yang kekeuh mendorong amandemen terbatas untuk mengembalikan GBHN.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri dialog kebangsaan yang digelar oleh GMNI di Jakarta Senin, 22 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Tempo.co

“Amandemen terbatas justru akan menjadi warisan bagi kepemimpinan Presiden Jokowi yang visioner,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis Rabu 14 Agustus 2019. “Pak Jokowi itu kader PDIP. Apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi justru akan menjadi dasar bagi rancangan Haluan Negara tersebut.”

Dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, kata Hasto, akan ada keberlangsungan terhadap konsep kepemimpinan Jokowi. Seperti penguasaan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan dasar, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua hal tersebut diletakkan dalam cita-cita 50 hingga 100 tahun ke depan.

Hasil gambar untuk pdip gbhn
Warta Kota – Tribunnews.com

Adapun GBHN, diklaim akan memuat kebijakan pokok pembangunan dan jalan tranformasinya, agar Indonesia secepatnya maju dan kembali disegani karena kekuatan domestiknya yang berkontribusi dalam peradaban dunia.

Simak videonya dibawah ini!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *