Tak Terima India dan Tiongkok Disebut Negara Berkembang, Trump Beri Protes Begini!

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tak terima atas pengakuan status khusus ‘negara berkembang’ yang dimiliki India dan Tiongkok di Organisasi Perdagangan Dunia – WTO. Hal itu juga terlihat pada sikap Trump yang meminta WTO untuk mengkaji ulang soal indikator status negara berkembang.

Tiongkok dan India tidak layak lagi disebut sebagai negara berkembang. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara terang-terangan menolak definisi tersebut disematkan kepada dua negara di Asia itu.

detik.com

Penolakan Trump itu didasarkan pada operasi dagang Tiongkok dan India yang terus menikmati keuntungan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Trump menegaskan bahwa India dan Tiongkok tidak bisa lagi mendapat keuntungan dari WTO. Trump bahkan sangat vokal mengkritik India karena telah menerapkan tarif yang sangat tinggi pada produk-produk AS. Bahkan Trump menggambarkan India sebagai “raja tarif”.

time.com

Pada bulan Juli, Trump sudah meminta WTO untuk menentukan indikator status negara berkembang, sehingga Tiongkok dan India tidak lagi masuk kategori tersebut.

Status ini berpengaruh pada mendapatkan perlakuan istimewa di bawah perdagangan global. Sebab dalam aturan perdagangan global yang diterapkan WTO, negara-negara berkembang dapat mengklaim hak untuk pengenaan perlindungan dalam jangka waktu lebih lama, pemotongan tarif yang lebih, dan keuntungan prosedural lainnya.

irishmirror.ie

“Mereka (India dan Tiongkok) mengambil keuntungan dari kami selama bertahun-tahun,” ujar Trump seperti dikutip One India, Rabu (14/8).

Dalam sebuah memorandum, Trump juga telah memberdayakan Perwakilan Dagang AS (USTR) untuk mulai mengambil tindakan hukuman jika ada negara maju yang secara tidak tepat mengambil keuntungan dari celah WTO.

(itsourfuture.org.nz)

Sebelumnya diberitakan, Trump sempat menulis memo kepada perwakilan dagang AS di WTO agar tidak memperlakukan negara kaya sebagai negara berkembang sehingga bisa menikmati berbagai pengecualian.

Dia memberi tenggat 90 hari agar negara-negara kaya seperti Cina dan Singapura melakukan kemajuan nyata reformasi ekonomi dalam 90 hari.

(Independent.co.uk)

“WTO rusak saat negara-negara TERKAYA dunia mengklaim status negara berkembang untuk menghindari aturan WTO dan mendapatkan perlakuan khusus. Tidak lagi!! Hari ini saya mengarahkan perwakilan dagang AS untuk mengambil aksi agar negara-negara ini berhenti MENCURANGI sistem dan mengambil keuntungan dari AS!,” cuit Trump di Twitter seperti dilansir Channel News Asia pada Sabtu, 27 Juli 2019.

Memo Trump ini menyebut ada tujuh dari sepuluh negara terkaya dunia mengklaim status negara berkembang. Negara itu seperti Singapura, Hong Kong, Kuwait, Macao, Qatar, Brunei dan Uni Emirat Arab.

(Twitter.com/@NotiAdictos)

Tiga negara lainnya yang juga disebut adalah Meksiko, Korea Selatan, dan Turki, yang merupakan anggota G-20 dan OECD, ikut menyandang status negara berkembang.

Perintah Trump adalah agar perwakilan AS di WTO menggunakan semua upaya untuk mendorong perubahan di WTO sambil bekerja dengan semua negara lain.

“Saat negara terkaya mengklaim status negara berkembang, mereka tidak hanya membahayakan negara maju tapi juga perekonomian yang betul-betul membutuhkan perhatian khusus dan perlakuan berbeda,” begitu bunyi memo tadi.

Status negara berkembang di WTO memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan komitmen perdagangan bebas dengan lebih lama. Status ini juga memungkinkan pemerintah untuk melindungi industri domestik dan subsidi.

(keepo.me)

AS telah lama mengajukan komplain soal ini dan nyaris tidak menunjuk perwakilan untuk WTO. Uni Eropa juga sempat mengungkapkan keprihatinan soal status Cina di WTO dan menolak mengakuinya sebagai ekonomi pasar pada akhir 2016.

Pemerintahan Trump juga mengajukan komplain terhadap Cina menggunakan aturan dagang domestik nyaris setiap pekan. Ini meliputi berbagai produk seperti baja, kimia industri, dan karet. Nilai tarif yang ditetapkan naik hingga 200 persen.

Robert Lighthizer, yang menjadi Pejabat Perdagangan AS di WTO, menilai aturan main organisasi itu tidak mampu mengendalikan praktek dagang Cina.

(Twitter.com/@NotiAdictos)

“Amerika tidak pernah menerima klaim status Cina sebagai negara berkembang dan semua indikator ekonomi saat ini meragukan klaim Cina,” begitu pernyataan pemerintah AS. Produk Domestik Bruto Cina merupakan terbesar kedua di dunia setelah AS.

Menanggapi ini, Channel News Asia melansir kementerian Industri dan Perdagangan Singapura mengatakan negaranya tidak berusaha mengambil keuntungan dari fleksibilitas status khusus di WTO.

cnc.com

Status special and differential treatment dari WTO ini memberi negara berkembang hak-hak khusus agar mendapat perlakuan dagang lebih lunak dari anggota WTO lainnya.

“Contohnya kami berkomitmen mengimplementasikan Kesepakatan Fasilitasi Perdagangan WTO segera dan tanpa masa transisi,” kata seorang pejabat Singapura, yang mengaku terus berkomunikasi dengan semua negara termasuk AS soal ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *