Lolos ke Kebon Sirih, Ima Mahdiah Bakal Boyong Gagasan Ahok ke DPRD DKI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan 106 anggota DPRD DKI periode 2019-2024, hasil Pemilu Legislatif 2019. Sebanyak 59 orang atau lebih dari setengah anggota DPRD DKI adalah wajah baru, bahkan tak sedikit yang berusia muda. Salah satunya adalah caleg asal PDI-Perjuangan, Ima Mahdiah yang masih berusia 27 tahun.

Ima Mahdiah (27), akan duduk di kursi Dewan di Kebon Sirih, Jakarta, dalam waktu dekat. Ima menjadi salah satu dari 106 anggota DPRD periode 2019-2024 yang ditetapkan KPU DKI. Staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini berhasil meraup 30.591 suara dari Dapil 10 Jakarta Barat.

(kompas.com)

Dilansir dari Kompas.com, Ima merupakan alumnus Universitas Paramadina. Diketahui, ia menjadi staf Ahok ketika mendapat tugas dari dosennya saat ia masih duduk di bangku kuliah jurusan hubungan internasional.

Sementara itu, ingin kembalikan program Ahok, Ima secara terang-terangan mengakui gagasan Ahok jadi acuannya kelak di DPRD.

Dikutip dari Kompas.com, ia meminta kepada PDI-P agar ditempatkan di Komisi E DPRD DKI yang bergelut dalam bidang kesejahteraan rakyat, menyangkut kesehatan, pendidikan, lansia, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.

Adapun, Ima mengangkat isu kesehatan dan pendidikan. Dua hal tersebut menjadi hal yang akan ia kembalikan pada standar kebijakan Ahok.

(tibunnews.com)

“Karena ini sinkron dengan program Pak Ahok kan melalui aplikasi ‘Jangkau’ yang fokus ke pendidikan dan kesehatan,” kata Ima, seperti yang dilansir dari Kompas.com, Kamis (15/8/2019).

Lebih lanjut, Ima menilai, beberapa program yang dinilainya bagus saat era kepemimpinan Ahok, kini mengalami stagnan. Bahkan, dia melihat ada penurunan di era kepemimpinan Anies Baswedan selama 2 tahun belakangan. Itu berdasarkan laporan warga selama dia kampanye di dapilnya.

“Masalah pendidikan, keluhan mereka lebih ke KJP (Kartu Jakarta Pintar). Saat saya survei blusukan, saya lihat ada yang kondisinya tidak mampu, tapi mereka tidak dapat KJP. Yang mampu, dia dapat,” jelas Ima, seperti yang dilaporkan oleh Kompas.com.

Ima menambahkan,  “Dulu, zaman Pak Ahok itu bisa dapat tambahannya sekitar Rp 1 juta, sekarang Rp 600.000. Masyarakat yang tadinya dapat tiba-tiba diberhentikan.”

“Jangankan dari Dinas Pendidikan, dari gurunya pun tidak dapat informasi kenapa mereka enggak dapat (KJP) lagi, apa kekurangannya,” tambahnya lagi.

Sementara itu, pada bidang kesehatan, Ima berharap agar instrumen kesehatan di naungan Pemprov DKI Jakarta bisa melayani warga dengan ramah. Berdasarkan hasil blusukan, warga kerap mengaku dijuteki oleh tenaga kesehatan di puskesmas dan RSUD, terutama lantaran menggunakan BPJS Kesehatan.

(tribunnews.com)

“Pada bilangnya, pakai BPJS kok jadi dipersulit, ditangani kurang serius. Masyarakat berasa kok kita seperti dinomorduakan sama yang bayar dan asuransi,” jelas Ima, seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Namun, mengenai polemik sistem BPJS Kesehatan yang terjadi dalam skala nasional, Ima menolak bicara banyak. Ia hanya ingin agar tenaga kesehatan di Ibu Kota mampu melayani para pasien dengan ramah tanpa membeda-bedakan jalur pembayaran.

tribunnews.com

“Ini soal pelayanan. Kalau bisa, dokter seperti dulu zaman Pak Ahok, kan mesti senyum. Karena, walaupun keadaan masyarakat memang berobat gratis, jangan dijutekin,” kata Ima.

“Memang enggak semua kayak gitu sih. Cuma mungkin ada beberapa oknum lagi capek jadi jutek apa gimana,” lanjutnya.

Ia mengaku bakal mengusulkan penambahan RSUD di DKI. Menurut dia, jumlah RSUD yang ada di Jakarta sudah tak cukup melayani warga.

Tak hanya itu, persoalan lansia juga akan jadi urusan Ima kelak apabila jadi bergelut di Komisi E DPRD DKI. Ima teringat satu program Gubernur Anies yang dinilai cukup baik, setelah sebelumnya merasa bahwa pemerintahan DKI saat ini minim terobosan. Program itu, yakni Kartu Lansia Jakarta.

“Itu (Kartu Lansia Jakarta) kan memang sudah dari zaman Bapak (Ahok). Jadi, Pak Ahok waktu 2016 sudah mulai menerbitkan kartu lansia, tapi untuk trial, belum disahkan di APBD. Karena beliau dipotong cuti kampanye, terus ternyata beliau kalah, setidaknya Pak Anies bisa meneruskan,” kata Ima, seperti yang dilansir dari Kompas.com.

Ima menambahkan, “Mungkin itu jadi salah satu program bagus yang Anies bisa, melanjutkan ide Pak Ahok soal kartu lansia.”

Program Kartu Jakarta Lansia, kata Ima, akan jadi salah satu program yang akan ia pantau ketat selain persoalan KJP Plus. Soalnya, selama masa kampanye, Ima hanya menemukan satu warga lansia yang memiliki kartu tersebut.

“Anggarannya harus tepat sasaran. Saya punya beberapa data rumah yang saya sambangi, mereka (lansia) benar-benar tidak mampu, anaknya tidak mampu membiayai karena punya kehidupan sendiri ngepas, tidurnya gabung dan tidak layak, tapi sudah daftar Kartu Jakarta Lansia enggak dapat,” tutur Ima.

“Saya pengin tahu, kenapa bisa salah sasaran,” lanjut Ima.

Namun demikian, dia belum mau bicara banyak soal penyusunan peraturan daerah di DPRD nanti. Alasannya, dia harus menunggu arahan partai.

“Saya tunggu putusan partai. Kalau perda yang mau digolin apa, itu masih dirapatin oleh PDI-P. Kan ini juga menyangkut partai, kita ingin juga program-program partai kita implementasikan di DPRD,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *