85 Ribu Tanda Tangan, Politisi PSI Serahkan Petisi ‘Tolak KPI Awasi Netflix-YouTube’

(wowkeren.com)

Beberapa waktu terakhir, publik dihebohkan dengan wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan mengawasi konten YouTube dan Netflix. Wacana tersebut ditentang oleh berbagai pihak. Bahkan, Petisi ‘Tolak KPI Awasi Netflix-YouTube’ sudah meraup 85 ribu tanda tangan. Petisi tersebut pun diserahkan oleh politikus PSI, Dara Nasution.

Penyerahan petisi ini dilakukan setelah politikus PSI Dara Nasution menggelar aksi damai di depan Kantor KPI pada Rabu (14/8). Diketahui petisi ini dibuat oleh Dara pada pekan lalu.

 

Wacana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk ikut serta mengawasi konten digital membuat banyak pihak memberontak. Diketahui KPI berencana untuk mengawasi konten yang tersedia di sejumlah layanan digital seperti Netflix, YouTube, dan Facebook.

Berbagai upaya pun dilakukan agar penolakan ini didengar oleh KPI. Salah satunya lewat petisi daring yang digagas oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dara Nasution. Ia membuat petisi bertajuk “Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix” di laman petisi daring charge.org.

Hasil gambar untuk Dara Nasution
(tribunnews.com)

Dibuat pekan lalu, hingga kini, Kamis (15/8), petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 85 ribu warganet. Petisi itu sendiri sudah Dara serahkan kepada KPI sembari menggelar aksi damai pada Rabu (14/8).

“Ini di luar kewenangan dari KPI. KPI dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi media baru,” kata Dara dalam orasinya di Kantor KPI, Jalan Ir Juanda, Jakarta Pusat.

“Kewenangan KPI hanya fokus kepada lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik.” lanjutnya, dilansir dari Wowkeren.com.

Hasil gambar untuk kpi netflix

Lebih lanjut, ia pun menyoroti kinerja KPI yang dinilai belum maksimal. Menurut Dara, tayangan televisi saat ini lebih didominasi oleh program yang tidak mendukung pembangunan karakter bangsa. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan KPI terhadap program-program televisi.

“Kita lihat selama ini, tayangan konvensional di TV itu diisi dengan sinetron-sinetron yang sensasional, talkshow yang tidak berkualitas, mengeksploitasi penderitaan orang. KPI seharusnya fokus dulu kepada apa yang diamanatkan oleh undang-undang.” tuturnya, Kamis (15/8).

Hasil gambar untuk petisi tolak netflix
(suara.com)

“Yang bahaya itu justru televisi konvensional. TV kita itu tidak ada parental control-nya di rumah, tidak ada klasifikasi tayangannya. Siapa pun bisa nonton TV dan itu ditonton orang. KPI jangan berargumen media baru banyak ditonton orang. TV konvensional juga banyak ditonton, lebih banyak lagi gitu” imbuhnya.

Sebagai penutup orasinya, Dara pun meminta agar KPI fokus pada tugasnya menjalankan amanat undang-undang terkait dan tidak perlu menambah beban kerja yang tidak relevan.

Termasuk dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku program televisi konvensional yang menyiarkan konten yang tidak sesuai.

Hasil gambar untuk petisi tolak netflix
(sindonews)

Sementara itu, wacana pengawasan konten digital oleh KPI terus menuai pro dan kontra. Tak hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga dari sesama pejabat negara.

Salah satunya Menkominfo Rudiantara yang mengaku masih mempertanyakan landasan hukum dan tujuan dari wacana tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *