3 Fakta Supian Hadi, Bupati Termuda yang Kini Jadi Tersangka Kasus Rp 5,8 T

HUT KOPRI Ke 47 Kab. KOTAWARINGIN TIMUR Tahun 2018 (foto: Instagram/halikin_spt_03)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, sebagai tersangka korupsi perizinan perusahaan tambang.

Supian Hadi diduga kuat telah memberikan izin untuk tiga perusahaan, yakni PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining (AIM) di Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode 2010-2015. Padahal, ketiga perusahaan itu belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan penambangan di kabupaten tersebut.

Sebagai imbalannya, ketiga perusahaan itu diduga kuat memberikan suap kepada Supian Hadi. Dikutip dari IDN Times, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, beberapa dokumen  belum dipenuhi oleh perusahaan tersebut antara lain izin lingkungan (AMDAL) dan tidak memiliki kuasa pertambangan. Bahkan, dua perusahaan bisa diberikan izin walau tidak mengikuti proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan dalam jumlah luar biasa. Angkanya mencapai Rp5,8 triliun dan US$711 ribu. Nilai kerugian keuangan negara itu, disebut KPK, jauh lebih besar dari kasus yang pernah mereka tangani selama ini. Yang sebelumnya sudah terungkap antara lain KTP Elektronik dengan kerugian sekitar 2,3T dan pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan kerugian sekitar 4,5T.

Status hukum Supian pun dinaikan menjadi tersangka. Penyelidikan terhadap kasus ini tidak mudah. KPK membutuhkan waktu sekitar empat tahun untuk mengumpulkan bukti.

Di luar kasus hukum yang menjeratnya, ternyata ada beberapa fakta tentang Supian Hadi, dari bupati termuda hingga jadi tersangka  Lalu, bagaimana rekam jejak Supian Hadi? Berapa harta kekayaan yang ia laporkan ke lembaga antirasuah? Bagaimana kinerjanya selama memimpin? Berikut ulasannya.

 

1. Memimpin Kotawaringin Timur 2 Periode

Supian Hadi terpilih memimpin Kabupaten Kotawaringin Timur untuk kedua kalinya pada 9 Desember 2015 lalu. Dalam Pilkada pada tahun tersebut, ia dan wakilnya, M. Taufiq Mukri berhasil meraih 112.179 suara atau setara 63,77 persen suara.

Ia kemudian dilantik pada 2016 lalu untuk memimpin hingga 2021. Bersama Taufiq, mereka mengenalkan diri ke publik dengan jargon SAHATI. Ketika dilantik, Supian sempat mengutarakan kepada media akan kembali fokus ke program infrastruktur. Ia menjanjikan akan melakukan pembangunan dari desa ke desa.

Salah satu proyek infrastruktur yang rencananya direalisasikan adalah pembangunan Jembatan Mentaya, yang menghubungkan Kecamatan Baamang dan Seranau. Jembatan itu didesain membentang sepanjang 750 meter dan melintasi sepanjang Sungai Mentaya. Biayanya mencapai Rp750 miliar dan rencananya akan mengambil bantuan dana dari pemerintah pusat.

Di bidang pangan, Supian juga menargetkan kabupatennya bisa mencapai swasembada pangan. Ia sempat berharap Dinas Kehutanan dan Perkebunan bisa melanjutkan upaya pembebasan lahan persiapan cetak sawah seluas 50 ribu hektar di wilayah selatan.

Mengutip situs resmi pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilansir dari IDN Times, terdapat tulisan salah satu program prioritas pasangan tersebut yakni menciptakan good governance. Namun, pada faktanya, Supian memberikan izin penambangan tanpa mematuhi aturan yang berlaku.

 

2. Bupati Termuda di Provinsi KalTeng

Supian Hadi sebenarnya bisa saja membawa perubahan dan gebrakan besar bagi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebab, saat ia dilantik di periode pertama pada 2010, Supian menjadi bupati termuda di Provinsi Kalimantan Tengah. Ketika dilantik, usianya baru 34 tahun.

Namun, kehidupan pernikahan Supian tidak berjalan mulus. Ia sempat dilaporkan oleh istrinya, Iswanti, ke Mendagri bahkan ke polisi beberapa tahun lalu.

Iswanti mengadu lantaran suaminya diduga kuat telah menikah kembali dengan seorang penyanyi dangdut. Bahkan, penyanyi dangdut itu disebut Iswanti sudah menerima rumah dan mobil yang nominalnya mencapai Rp1 miliar.

Namun, menurut organisasi Law and Development Watch (LDW), nominal mahar yang diberikan angkanya mencapai lebih dari itu. Pada 2015 lalu, LDW sempat berunjuk rasa di depan gedung KPK, karena menduga Supian telah korupsi. Mereka bahkan mendesak KPK untuk mengusut dugaan pemberian mahar dari Supian ke penyanyi dangdut yang nominalnya mencapai Rp5 miliar.

Menurut mereka, selain uang tersebut merupakan hasil korupsi, tidak sepantasnya Supian menghambur-hamburkan duit untuk keperluan pernikahan. Sebab, mayoritas warga di Kotawaringin Timur masih dalam kondisi miskin.

 

3. Total Kekayaan Mencapai Rp1,5 miliar

Di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditemukan dalam situs resmi KPK, Supian Hadi memiliki harta mencapai Rp1,5 Miliar. Ini merupakan pelaporan harta pada 29 Mei 2018. Saat itu, Supian sudah menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Timur.

Pelaporan tahun lalu mengalami kenaikan yang cukup drastis dibandingkan pada 27 Juli 2015. Ketika itu, harta yang dilaporkan Supian mencapai Rp907.925.028.

Jumlah kekayaan Supian saat ini terdiri dari empat bidang tanah dan bangunan di Kotawaringin Timur seharga Rp 1.060.667.693. Keempat bidang tanah dan bangunan itu tertulis berasal dari hasil sendiri. Ada pula kas yang nominalnya mencapai Rp519 Juta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *