Selain Supian Hadi, Berikut Kader PDIP yang Juga Terlibat Kasus Korupsi

Lobby gedung baru KPK (foto: instagram/official.kpk)

KPK baru saja menetapkan Bupati Kotawaringin TImur (Kotim), Kalimantan Tengah, Supian Hadi sebagai Tersangka. Kasus korupsi ini diduga merugikan negara hingga Rp 5,8 triliun dan USD 711 ribu. Faktanya, Supian Hadi bukannya orang pertama dari PDIP yang tersandung kasus korupsi.

Menurut Setara Institide yang dikutip dari Tribun Jabar, kader PDIP menjadi penyumbang terbanyak dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK sepanjang 2018 lalu.

 

Berdasarkan catatan Setara Institute, ada 8 kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu yang terjerat kasus korupsi.

Kedelapan orang tersebut antara lain:

1. Mantan Bupati Ngada, Marianus Sae

Bupati Ngada Marianus Sae terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu 11 Februari 2018. Dari OTT itu juga diamankan unsur pegawai pemerintah kabupaten (pemkab)

 

2. Mantan Bupati Bandung Barat, Abubakar

Mantan Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, dituntut 8 tahun penjara, dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di pengadilan tipikor, pengadilan negeri Bandung, senin siang. Terdakwa yang terjerat kasus suap Pilkada 2018 tersebut juga diharuskan membayar ganti rugi uang negara sebesar Rp.600 juta lebih.

 

3. Mantan Bupati Purbalingga, Tasdi

Operasi Tangkap Tangan terkait dugaan suap pembangunan kompleks Purbalingga Islamic Center. Ini adalah foto bupati purbalingga Tasdi dan dua anggota stafnya Hadi Iswanto dan ajudan bupati Teguh Priyono yang terkena operasi tangkap tangan KPK sesaat sebelum diberangkatkan ke kantor KPK di Jakarta.

Selain bupati dan dua orang bawahannya, KPK juga menangkap seorang pengusaha asal Jakarta berinisial N-B. Operasi tangkap tangan terhadap keempat orang ini diduga berkaitan dengan suap proyek pembangunan kompleks Purbalingga Islamic Center senilai 77 miliar rupiah.

 

4. Mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar

KPK tetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima suap terkait proyek di kedua wilayah tersebut.

“Jika merujuk data, kader-kader PDIP justru yang menduduki peringkat pertama terjaring OTT KPK,” ujar Ketua Setara Institute, Hendardi, yang dikutip dari Tribun Jabar.

5. Mantan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

Penyidik KPK menggeledah rumah mantan bupati Tulungagung. Syahri Mulyo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi infrastruktur.

 

6. Mantan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap

Bupati Labuhan Batu Sumatra Utara, terjerat operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi. Dalam penangkapan ini, KPK juga mengamankan 5 orang lainnya.

 

7. Mantan Bupati Buton Selatan, Agus Deisal Hidayat

Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat terjaring operasi tangkap tangan KPK pada mei 2018. Penyidik KPK juga mengamankan uang Rp.400 Juta saat operasi tangkap tangan tersebut.

 

8. Mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Cirebon, Jawa Barat. Dalam OTT, KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi.

Hendardi melihat penindakan oleh KPK ini dilakukan tanpa pandang bulu. Karena meskipun PDIP merupakan partai yag sedang berkuasa saat ini, kadernya pun tak luput dari OTT KPK.

Sementara itu, Ketua bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengakui hal tersebut. Trimedya Panjaitan menegaskan partainya tak memberikan toleransi kepada pelaku korupsi, termasuk para kadernya.

“Kalau ada (kader PDIP) yang terkena OTT dilakukan pemecatan segera dan kepada mereka tidak ada yang diberikan bantuan hukum,” kata Trimedya yang dikutip melalui Tribun jabar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *