Rahasia Prabowo dan SBY Dibongkar Agum Gumelar, Ini Videonya

Agum Gumelar

Video Agum Gumelar mengungkit masa lalu Prabowo dan SBY menggegerkan dunia maya. Bagaimana tidak, Agum melontarkan pernyataan keras terkait kedua tokoh besar tersebut.

Agum mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang direkam dan diunggah oleh Ulin Ni’am Yusron di akun Facebooknya, Senin (11/3). Nah, loh. Lalu bagaimana detailnya?

Dalam video tersebut, anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menceritakan bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo.

Kritik Dukungan SBY

Dalam rekaman diskusi tersebut Agum mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, kata Agum, SBY termasuk salah satu dari tujuh anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo.

DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI, Jenderal Wiranto. DKP bertugas untuk mengusut kasus penghilangan paksa sejumlah aktivis yang menyeret Prabowo selaku Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus kala itu.

Agum menyebut anggota DKP berjumlah 7 orang. Semuanya berpangkat Letnan Jenderal (Letjend). Di antaranya, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Djamari Chaniago, Fachrul Razi, Yusuf Kartanegara, Arie J Kumaat, dan Subagyo Hadi Siswoyo sebagai Ketua DKP.

Prabowo Terbukti Langgar Ham

Menurut Agum, DKP melakukan pemeriksaan selama sebulan lebi. Dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta dan bukti kuat bahwa Prabowo melanggar HAM berat.

Menurut Agum, sebagai mantan Danjen Kopassus, dia tahu betul siapa saja yang terlibat dalam penculikan para aktivis.

“Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta, bukti, bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat,” kata Agum.

“Di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, dimana dibuangnya saya tahu betul,” tegas Agum.

Pemberhentian dari TNI

Agum menambahkan, dengan temuan seperti, akhirnya DKP merekomendasikan kepada Panglima TNI agar yang bersangkutan diberhentikan dari dinas TNI.

“Tandatangan semua, Subagyo HS tandatangan, Agum Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhono tandatangan, semua tandatangan,” tambah Agum.

“Walau pun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Tidak punya prinsip itu orang,” tegas Agum disambut tawa peserta.

Agum menyatakan, apa yang disampaikannya adalah fakta sejarah yang tidak tidak bisa dihapus oleh siapa pun. Pernyataan itu, kata dia, bukan black campaign.

Agum pun heran mengapa banyak orang melupakan sejarah. Padahal, kata dia, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya.

Komentar Netizen

Pernyataan keras Agum sontak mengundang beragam reaksi warganet. Seperti salah satunya di bawah ini:

Sejarah di Kopassus

Dikatakan Agum, kesatuan yang besar seperti Kopassus adalah satuan yang dimana anggotanya mengerti sejarah Kopassus.

Dia melanjutkan dalam sejarah Kopassus telah memiliki 31 komandan jenderal. Dari jumlah itu hanya satu orang saja yang diberhentikan dari dinas militer.

Di akhir video, Agum menyatakan bahwa militer itu selalu identik dengan disiplin dan tegas.

“Tegas itu bukan berarti main lempar asbak, main pukul, main tembak, keluar dari mulut kebun binatang, bukan itu tegas. Main judi, bukan itu tegas. Tegas itu dalam koridur hukum,” pungkas Agum.

Selengkapnya, tonton video di bawah ini ya, guys!

Semoga kasus penculikan aktifis bisa segera terungkap, ya. Bagaimana menurut pandanganmu, gengs?

2 thoughts on “Rahasia Prabowo dan SBY Dibongkar Agum Gumelar, Ini Videonya

  1. Pas beliau jadi pasangan megawati isu ham beliau gak keluar secara liar spt sekarang ini deh…..
    Kalau memang mau bongkar pelanggaran beliau ya dibentuk tim dong dr kemaren2. Knp sekarang pas mau pemilu baru diangkat….. Kemaren gk bersuara sekarang baru berani bersuara, emang kalau mau bela NKRI harus angot2an ya.???? Apa harus mikirin untung rugi???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *