Politik Uang Dinilai Cukup Berpotensi Di Pemilu 2019

Politik Uang Meningkat Jelang Pemilu 2019. (Foto: detik.com)

Potensi politik uang di Pemilu 2019 menjadi tema dalam Kemendagri Media Forum  (KMF) yang di gelar pada hari Jumat 8 Februari 2019 di Press Room Gedung A Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Dalam forum ini, Kemendagri Media Forum (KMF) membahas isu  politik uang di pusaran Pemilu 2019 yang dimoderatori oleh Astri Megatari.

Kemendagri Menggelar Kemendagri Media Forum.
(Foto: kemendagri.go.id)

Hadir sejumlah narasumber seperti; Direktur Eksekutif  Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar.

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengaku pesimistis Pemilu 2019 tidak akan dinodai dengan politik uang, bahkan bisa meningkat karena bertambahnya peserta pemilu. Pasalnya, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2014, sebanyak 33% masyarakat mengaku menerima politik uang. Bahkan Indonesia menempati peringkat terbesar ke-3 di dunia dengan praktik politik uang negara demokrasi di dunia.

Stop Politik Uang!
(Foto: harianterbit.com)

Burhanuddin juga melihat kemungkinan politik uang akan menjadi hal yang masih terus ditemui pada Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan calon legislatif bertambah signifikan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), August Mellaz mengatakan bahwa politik uang di Pemilu 2019 berpotensi meningkat dibanding pemilihan umum sebelumnya di tahun 2014.

Hal ini didasarkan beberapa hal:

  • Sistem dan mekanikal pemilu tidak berubah dari 2014. Artinya, sisi personal atau orientasi kompetisi Pemilu masih berbasis calon legislatif dibandingkan partai politik.
  • Orientasi kompetisi Pemilihan Legislatif 2019 tetap berbasis pada sisi popularitas dan personalitas calon legislatif.
  • Untuk bisa terpilih, maka setiap calon legislatif tetap akan berupaya meningkatkan popularitasnya, meningkatkan aktivitas kampanye, dan secara personal membiayainya.
Kapuspen Bahtiar Saat Menjadi Pembicara di KMF di Kemendagri.
(Foto: kemendagri.go.id)

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mendefinisikan politik uang sebagai transaksi antara politisi atau parpol dengan pemilih. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar, juga meminta semua pihak optimistis untuk bersama membasmi praktik politik uang ini agar tidak merusak kualitas demokrasi di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *