Jusuf Kalla Ungkap Penyebab Kisruh Pencoblosan di Luar Negeri, Kenapa?

(covesia.com)

Kisruh pencoblosan Pemilu 2019 di Sydney, Australia, menjadi sorotan. Hal ini lantaran TPS tersebut ditutup saat masih ada WNI yang antre untuk mencoblos. Akibat kisruh tersebut, muncul petisi desakan agar ada pemilu ulang di Sydney

Pemilu ulang tak bisa hanya didasarkan karena petisi. Hanya saja jika nantinya terbukti ada pelanggaran, maka Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU.

“Kita ini kerja bukan berdasarkan petisi, tapi aturan. Bila ada yang dilanggar dan tidak sesuai aturan, tentu Bawaslu bisa merekomendasikan kepada KPU,” ungkap komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat dimintai konfirmasi.

Pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri (LN) menjadi sorotan karena adanya kisruh di sejumlah negara

https://www.tagar.id/Asset/uploads/605477-pemilu-2019-di-malaysia.jpeg
(twitter.com/tagar_id)

Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri meminta panitia pelaksana benar-benar memperhatikan urusan teknis agar tidak merugikan hak suara setiap WNI.

“Mereka seharusnya sudah bisa mengantisipasi masalah-masalah yang kemarin ini timbul di beberapa TPS di LN seperti di Sydney dan di Hong Kong,” ujar anggota Komisi I DPR, Charles Honoris kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

Charles mengimbau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) betul-betul bisa menganggap serius animo masyarakat di LN yang ingin memberikan hak suaranya dalam Pemilu. Sebab hal tersebut berdampak urusan teknis pelaksanaan pencoblosan.

“Kita kan bukan baru sekali ini menyelenggarakan pemilu di LN. Seharusnya PPLN sudah mengetahui animo masyarakat Indonesia di LN seperti apa. Saya berharap panitia penyelenggara pemilu di luar negeri bisa bekerja profesional dan imparsial. Perwakilan RI juga harus membantu pelaksanaan agar semuanya berjalan dengan baik,” ujar Charles.

Charles mengingatkan, setiap warga negara punya hak memilih yang diatur dalam UU. Untuk itu, setiap penyelenggara pemilu disebutnya wajib untuk memfasilitasi

Hasil gambar untuk kisruh pencoblosan di luar negeri
(twitter.com/detikcom)

“Pada dasarnya setiap warga negara harus bisa menggunakan hak konstitusionalnya. Saya berharap PPS (panitia pemungutan suara) maupun perwakilan RI terus berupaya memenuhi hak WN kita di LN untuk bisa menggunakan hak pilihnya,” sebut Charles.

Menurut Charles, sangat ironi apabila urusan teknis menjadi alasan seseorang menjadi tidak bisa menyalurkan aspirasi suaranya di pemilu.

“Jangan sampai alasan yang teknis merampas hak konstitusional warga negara untuk memilih,” tuturnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan penyebab kekisruhan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadi di Luar Negeri. Menurut JK, kekisruhan terjadi karena rumitnya Pemilu Indonesia saat ini

Hasil gambar untuk jusuf kalla
(twitter.com/independensi)

“Ini efek yang diperkirakan bahwa pemilu kita nggak rumit dan kedua tentu juga antusias dari masyarakat kita di luar negeri itu naik dibandingkan 5 tahun lalu,” kata dia saat ditemui usai membuka Indonesia Industri Summit 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Senin (15/4).

JK pun kembali menerangkan terkait rumitnya pemilu di Luar Negeri. JK yang juga Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, bahwa pencoblosan Pemilu Indonesia membutuhkan banyak waktu, karena banyaknya surat suara yang akan dicoblos.

Selain itu, sambung JK, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di luar negeri juga sedikit.

“Ini karena rumitnya butuh waktu yang lama sekira-kiranta butuh 12-15 menit, kalau TPSnya kurang ini terjadi kayak di australia, ini lebih bagus di luar negeri, luar negeri cuma 4 kita 5 coblosnya,” jelas dia.

Maka dari itu, JK meminta panitia pemilu untuk memberikan waktu secara fleksibel untuk pemilu di luar negeri. Hal ini agar tak terjadi kekisruhan kembali.

“Kayaknya, tambah waktu. Iya (harus fleksibel), kalau India 2 Minggu,” tutup JK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *