Bawaslu Jabar Endus Politik Uang, Bagi-bagi Sabun Hingga Uang 25 Ribu

(nusanews.id)

Memasuki masa tenang pemilu, Bawaslu Jabar justru menemukan kecurangan yang dilakukan oleh para caleg ‘nakal’. Mereka mengendus bau-bau serangan fajar yang masih gencar. Serangan fajar yang dilakukan ini bermacam-macam, dari bagi-bagi sabun hingga uang tunai sebesar Rp 25 ribu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar mencatat sebanyak 636 dugaan pelanggaran selama Pemilihan Umum Serentak 2019. Di masa tenang pun Bawaslu menemukan tiga dugaan praktik politik uang di tiga daerah.

Hasil gambar untuk politik uang
(jawapos.com)

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah mengatakan, memasuki masa tenang kontestasi Pemilu 2019, pihaknya menemukan dugaan praktik politik uang di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Meski begitu, pihaknya tidak mengungkap identitas caleg yang terkait.

Hasil gambar untuk bawaslu jabar
(tirto.id)

Menurut Abdullah, Bawaslu Kota Bandung memproses temuan pembagian sabun beserta contoh surat suara. Sementara di Kabupaten Ciamis, jajaran petugas melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Hasil gambar untuk bawaslu jabar
(prfmnews.com)

“Saat melaksanakan patroli pengawasan, teman-teman (anggota Bawaslu) di Ciamis menemukan pembagian uang Rp 25.000 beserta kartu nama dan bentuk surat suara,” ujar Abdullah kepada wartawan di Kota Bandung, Senin (15/4/2019).

“Sedangkan di Kabupaten Pangandaran, kami menemukan adanya pembagian uang pecahan Rp 100.000, Temuan di masa tenang ini sedang kami proses,” pungkasnya.

Data pelanggaran Pemilu yang dimiliki Bawaslu, dari 636 dugaan pelanggaran, 450 di antaranya masuk kategori pelanggaran administratif, pidana pemilu 80 kasus, kode etik 14 kasus, 22 pelanggaran hukum lainnya dan 56 kasus dikategorikan bukan pelanggaran pemilu.

“Bawaslu melakukan beberapa hal proses penindakan yang dilakukan. Klasifikasi tiga, administrasi, kode etik dan pidana. Sejak tahapan pileg pilpres, kami menemukan 636 dugaan pelanggaran,” katanya.

Hasil gambar untuk politik uang
(merdeka.com)

Hasil tindak lanjut atas penanganan pelanggaran pidana pemilu, terdapat lima putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yakni, di daerah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu terkait politik uang.

Dua caleg yang terlibat dalam praktik politik uang itu sudah dibatalkan keikutsertaannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lalu, di wilayah Kabupaten Cianjur terdapat dua putusan mengenai perusakan alat peraga kampanye (APK)

“Ada juga di Kabupaten Bandung kasus yang sudah diputuskan mengenai keterlibatan Kepala Desa yang ikut menguntungkan salah sati caleg,” katanya.

Sebagai informasi, praktek politik uang ini berimplikasi pada hukum pidana karena melanggar  Pasal 523 dan 278 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu bahwa pelanggar dapat diganjar hukuman pidana 4 tahun dan denda 48 juta.

Hasil gambar untuk bawaslu jabar
(rmoljabar)

Tak hanya itu, Bawaslu Jabar juga mengerahkan kurang lebih sebanyak 144 ribu petugas untuk melakukan pengawasan selama masa tenang Pemilu 2019. Ratusan ribu petugas itu dikerahkan untuk mencegah adanya politik uang dan mengawasi aktifitas kampanye.

“Bawaslu Jabar dari mulai provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat TPS, kita ada kurang lebih 144 ribu petugas yang dikerahkan,” kata Ketua Bawaslu Jabar Abdullah saat dihubungi via telepon, Minggu (14/4/2019).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *