Makin Deg-degan! Soal Jadwal Pengumuman Hasil Quick Count, Begini Keputusan Mahkamah Konstitusi

(matamatapolitik.com)

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur pengumuman hasil jajak pendapat dan hitung cepat yang diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI).

“Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (16/4), seperti yang dilansir dari beritasatu.com.

Putusan ini menegaskan bahwa aturan mengenai pengumuman jajak pendapat dan hitung cepat yang tertuang dalam Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 UU Pemilu adalah konstitusional.

(beritasatu.com)

Dengan putusan tersebut, pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, seperti diatur dalam Pasal 449 ayat (5).

Sebelumnya AROPI menilai aturan dalam pasal-pasal tersebut telah melanggar hak konstitusional pemohon, karena secara kelembagaan pemohon telah mempersiapkan sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan riset atau survei dan mempublikasikannya. Namun, upaya pemohon tersebut potensial dibatasi atau bahkan dihilangkan dengan keberlakuan pasal-pasal tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui tiga putusan juga telah menyatakan norma dari pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan konstitusi. Adapun tiga putusan tersebut adalah; putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2009, juncto Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009, juncto Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014.

Ada 40 lembaga survei quick count yang terdaftar di KPU

Ada 40 lembaga survei yang terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bisa mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count pemilu 2019.

(bisnis.com)

“Jumlah ini bertambah dari 33 lembaga yang terdaftar bulan lalu,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan melalui pesan instan, Selasa (16/4), seperti yang dilansir dari bisnis.com

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 tahun 2018 pasal 28, tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu dilakukan oleh lembaga yang terdaftar di KPU.

(tribunnews.com)

Lembaga yang terdaftar ini merupakan lembaga berbadan hukum di Indonesia. Sumber dananya pun tidak berasal dari pembiayaan luar negeri.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga survei. Mereka harus menyerahkan dokumen rencana jadwal dan lokasi jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu, akte pendirian, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili, surat keterangan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei, foto pimpinan lembaga, dan beberapa surat pernyataan.

Adapun lembaga tersebut diantaranya adalah Poltracking Indonesia; Indonesia Research And Survey (IRES); Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia; Charta Politika Indonesia; Indo Barometer, dan lain-lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *