Golkar Sebut Sikap Prabowo Jadi Pelajaran Buruk bagi Rakyat, Setuju?

kompasiana.com

Seperti pada pemilu sebelumnya, Prabowo kembali menyatakan tidak menerima hasil hitung KPU walau belum diumumkan secara resmi. Sikap ini pun ditanggapi Partai Golkar dengan sangar. Apa yang dikatakan?

Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengulangi sikapnya seperti dalam Pilpres 2014. Saat itu, Prabowo tidak menerima hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan Jokowi-JK.

Hasil gambar untuk prabowo marah
(tempo.co)

Hal yang sama juga dilakukan dalam Pilpres 2019 dengan menolak hasil rekapitulasi suara yang nanti akan diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019.

“Ini merupakan pembelajaran yang buruk dalam kehidupan demokrasi kita. Dalam demokrasi itu, ada prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh siapa pun bahwa kita harus siap menang dan juga harus siap kalah. Itu prinsip dasar dalam kontestasi berdemokrasi,”‎ kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) bidang Media dan Penggalangan Opini Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Rabu (15/5‎/2019) yang dilansir dari Beritasatu.com.

Hasil gambar untuk Ace Hasan Syadzily
(harian pijar.com)

Ace Hasan Syadzily meminta Prabowo‎ harus menghormati pilihan rakyat. Prabowo Subianto bersama pasangannya Sandiaga Uno harus malu kepada rakyat. Pasalnya, dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 92,5% rakyat Indonesia menerima siapapun yang terpilih menjadi presiden.

“Rakyat sendiri memiliki kesadaran yang tinggi atas prinsip berdemokrasi. Justru Prabowo-Sandi dan elit-elit tertentu yang tidak siap berdemokrasi. Ini tidak mencerminkan sikap kenegarawan,”‎ tutut Ace Hasan Syadzily yang juga ‎Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma’ruf‎.

Hasil gambar untuk jokowi ma'ruf
(tribunnews.com)

Diminta Belajar Prinsip

Dilansir dari Jawapos.com, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Penolakan tersebut didasari keyakinan bahwa terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini.

“Kami, BPN bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil penghitungan suara dari KPU yang sedang berjalan,” ujar Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, Selasa (14/5) malam.

Hasil gambar untuk Djoko Santoso bpn
(politik.rmol.co)

Mantan Panglima TNI itupun meminta KPU untuk merespons surat yang sudah diberikan, yakni menghentikan proses penghitungan dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Alasannya banyak data Situng yang berbeda dari yang dimiliki BPN.

“Substansinya agar KPU menghentikan penghitungan suara Pemilu yang curang, terstruktur, sistematis, dan masif,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ace melihat Prabowo sedang mengulang taktiknya di 2014 silam. Kala itu, kata Ace, Prabowo juga tidak menerima kekalahannya dari Jokowi-Jusuf Kalla.

Ace berharap, semua pihak bisa menghormati pilihan rakyat. Sehingga menurutnya, seharusnya Prabowo-Sandi malu kepada rakyat.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila pasangan Prabowo-Sandi menolak hasil rekapitulasi suara oleh KPU. Ilham menyarankan, BPN melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI terkait dugaan kecurangan yang mereka yakini.

Hasil gambar untuk Ilham Saputra komisioner kpu
(liputan6.com)

“Enggak ada masalah. Prinsipnya kalau ada ditemukan indikasi kecurangan, dilaporkan kepada lembaga terkait. Misalnya kepada Bawaslu, biar Bawaslu yang memproses,” kata Ilham.

Ilham mengatakan, KPU juga terus membuka diri apabila ditemukan ada dugaan kecurangan pada pemilu 2019 ini. Namun, mekanismenya harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“KPU sampai saat ini membuka diri terhadap hal-hal yang diindikasikan penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan, silakan saja dilaporkan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *