BPN Diminta Lapor ke MK, Fadli Zon: Gak Ada Gunanya

(tribunnews.com)

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga Uno diminta oleh berbagai pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila mereka menemukan kecurangan pemilu 2019. Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon sebagai perwakilan dari BPN Prabowo – Sandi mengatakan bahwa mereka tidak akan melapor ke MK karena ia menganggap tidak ada gunanya.

Fadli Zon,  Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Jokowi – Maruf Amin, meyakini Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno tidak akan menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Sebabnya, menurut Fadli, MK tidak becus menjadi lembaga tinggi negara dalam mengurus sengketa pemilu. Fadli mengungkapkan, Prabowo memunyai pengalaman mengadukan ke MK saat terjadi sengketa hasil Pilpres 2014.Ia menyebut saat itu MK tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pengadil dalam sengketa Pilpres 2014.

(Tribun News)

“Jadi BPN tak akan ke MK, karena tahun 2014, kami sudah menempuh jalur itu dan akhirnya MK itu useless soal pilpres. Enggak ada gunanya MK,” kata Fadli di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Rabu (15/5/2019). Ia menuturkan, pada Pilpres 2019, kubunya membawa banyak bukti ada selisih angka dalam penghitungan suara KPU.

Namun, Fadli mengklaim MK sama sekali tidak membuka bukti yang dibawa kubunya. Karenanya, ia menilai membuang-buang waktu kalalu kekinian mengajukan gugatan ke MK.

(Kompas)

“Sudah, buang-buang waktu saja yang namanya Mahkamah Konstitusi dalam urusan pilpres. Apalagi orang-orangnya berpolitik semua. Mungkin enggak semua tapi sebagian.”

Dia menerangkan Prabowo-Sandi akan memberikan sebuah keputusan setelah melihat hasil penghitungan suara Pilpres 2019 selesai dilakukan.

“Kita akan melihat nanti pada waktunya, nanti tentu setelah kita melihat penghitungan ke depan akan ada satu keputusan,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Lebih dari itu, Fadli menyatakan pihaknya tidak akan mengatur gerakan masyarakat atau people power untuk melakukan aksi, tepat di hari penetapan dan pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei mendatang.

Ia berkata, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait rencana gerakan ‘people power’ tersebut kepada masyarakat.

Namun, Fadli menegaskan, langkah turun ke jalan untuk melayangkan protes merupakan langkah yang sah dan konstitusional dilakukan oleh masyarakat. Langkah itu, lanjutnya, juga tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar.

“People power itu coba terjemahkan artinya apa, jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat,” katanya,”Rakyat boleh turun ke jalan, rakyat boleh protes. Siapa yang bilang enggak boleh, [itu] dijamin konstitusi kita.”

(Viva)

Prabowo sebelumnya mengatakan akan menolak hasil perhitungan KPU bila hasil perhitungan tersebut terbukti curang.

Di depan pendukungnya di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5), Prabowo menegaskan tidak akan menyerah untuk mencari keadilan kepada KPU.

“Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang,” kata Prabowo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *