Wadúh, KPU Terbukti Langgar Prosedur Situng, Apa Sanksinya?

kompasiana.com

Sidang putusan yang digelar oleh Bawaslu memberikan keputusan bahwa KPU telah melanggar tata cara dan prosedur dalam menginput data di Situng. Sidang laporan tersebut digelar berdasarkan laporan BPN terkait kecurangan dalam penghitungan suara.

Ketua Majelis sekaligus Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bahwa, Perkara Situng KPU diminta untuk memperbaiki tata cara dan prosedurnya dalam menginput data.

Detik.com

“Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau Situng,” ujar Abhan di dalam persidangan di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).

Kemudian, Bawaslu meminta KPU untuk memperbaiki prosedur dan sistemnya dalam proses penginputan data pada penghitungan suara yang dilakukan.

Kumparan.com

“Dua, memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam Situng,” lanjutnya.

Pada persidangan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, sidang tersebut juga dihadiri oleh anggota majelis sekaligus komisioner Bawaslu Ratna Dewi. Ratna menjelaskan, KPU memiliki kewajiban untuk memastikan data yang diinput di dalam Situng merupakan data yang valid dan sudah terverifikasi.

Kumparan.com

“KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan dalam Situng website KPU 2019 adalah data yang valid telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menggelar pemilu secara transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan,” kata Ratna.

Bawaslu mengatakan bahwa keberadaan situng telah diakui oleh undang-undang. Maka dari itu Bawaslu memberikan saran agar situng tetap dipertahankan sebagai suatu keterbukaan informasi pada masyarakat.

Kumparan.com

Tidak lupa juga, Ratna memperingatkan bahwa dalam menggunakan aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengenai ketelitian, akurasi dalam memasukkan data ke dalam aplikasi sistem sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan KPU harus tetap memperhatikan masukan untuk perbaikan data.

Dalam persidangan, majelis tidak menyebutkan bahwa situng KPU harus dihentikan. Tetapi hanya diperbaiki prosedur dan tata cara input data situng agar menjadi lebih akurat

TagarNews

Sebelumnya kasus ini terjadi karena laporan dari Direktorat Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, ke Bawaslu terkait Situng KPU dan quick count lembaga survei. Ia menilai bahwa situng KPU menimbulkan polemik di masyarakat karena dapat menimbulkan keresahan sehingga nantinya masyarakat kurang percaya lagi pasa penghitungan suara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *