Waketum Gerindra Larang Pendukung Prabowo Bayar Pajak, Dedi Mulyadi: DPR dan DPRD Tak Berhak Dapat Gaji!

jpnn.com

Lagi-lagi kubu 02 Prabowo-Sandiaga membuat seruan yang mencengangkan. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra menegaskan untuk seluruh pendukung Prabowo, jika pasangan calon (paslon) 02 tidak menang maka dilarang melakukan hal-hal yang mendukung pemerintah periode 2019-2024. Apa saja larangan yang dimaksud oleh Waketum Partai Gerindra tersebut?

Arief Poyuono selaku Waketum Partai Gerindra meminta agar pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Hasil gambar untuk Arief Poyuono
rmol.com

Melihat hal tersebut, Ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali menyindir kubu Prabowo-Sandiaga terkait seruan agar pendukung nomor urut 02 ini tidak mengakui pemerintah dan tidak membayar pajak.

Menurut Arief ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandiaga. Pertama, dengan menolak membayar pajak kepada pemerintah. Sebab, pemerintah yang terbentuk dari penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak sah.

Hasil gambar untuk Arief Poyuono
acehsatu.com

Dedi menilai, seruan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena akan berdampak luas pada segala bidang. “Kalau pemerintah yang sah tidak diakui dan kemudian warga diajak tidak usah membayar pajak, lalu anggota DPR dan DPRD dari partai oposisi tidak berhak mendapat gaji,” kata Dedi pada Kamis (16/5/2019) ini, seperti yang dilansir melalui kompas.com.

Menurut Dedi, gaji dan tunjangan untuk anggota DPR dan DPRD berasal dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Dewan. Kalau pemerintah tidak diakui, otomatis kementeriannya pun tak diakui dan dianggap tidak sah. Maka, kata Dedi, gaji yang diterima pun tidak akan sah.

Hasil gambar untuk tkd dedi
kompas.com

“Jadi nanti uang gaji yang diperoleh oleh anggota DPR dan DPRD pun ilegal itu,” kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Dampak lain dari seruan untuk tidak mengakui pemerintah yang sah adalah terkait administrasi kependudukan. Menurut Dedi, kartu tanda penduduk (KTP) itu ditandatangani oleh pejabat negara. Ketika presiden tidak diakui, maka pengangkatan pejabat negara itu juga tidak sah. Artinya, kegiatan yang legalitasnya menggunakan KTP berarti tidak sah.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi mendampingi Calon Wakil Presiden RI nomor urut 02 Ma’ruf Amin saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran, Kamis (28/2/2019).
kompas.com

“Salah satunya adalah transaksi perbankan pun tidak sah karena KTP-nya ilegal,” kata mantan bupati Purwakarta 2 periode ini.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengkritik kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019. Dedi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.

Hasil gambar untuk tkd dedi
rmol.com

Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan/desa.

Hasil gambar untuk tkd dedi
sinfonews.com

Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah,” kata Dedi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *