BPN Menolak Hasil Pemilu 2019, TKN Malah Beberkan Fakta Mengejutkan Soal Partai Gerindra

Prabowo Subianto

Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Joko Widodo atau Jokowi – Maruf Amin, Arsul Sani menyinggung pernyataan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Fadli Zon yang menyatakan tidak akan melalui jalur Mahkamah Konstitusi atau MK. Arsul menyebut Fadli menjadi bagian dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Sebelumnya, Arsul merespon ucapan Fadli yang menyebut MK tidak berguna dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Mendengar hal itu, Arsul justru bingung lantaran mengetahui jika sebelumnya Partai Gerindra tempat Fadli bernaung ikut mengesahkan RUU Pemilu.

 

(Detik.com)

 

Dalam RUU Pemilu yang disahkan itu terdapat aturan yang menyebut bahwa sengketa pemilu bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusional.

“Aduh.. Bang @fadlizon… kalau menyelesaikan tuduhan kecurangan TSMB ke MK itu sia-sia, lah kenapa dulu Gerindra yang pimpin Pansus RUU Pemilu setuju MK sebagai tempat penyelesaian?!,” kata Arsul melalui akun Twitternya @arsul_sani pada Kamis (15/5/2019).

Sebelumnya Fadli Zon, Dewan Pengarah BPN Prabowo – Sandiaga, meyakini pasangan capre dan cawapres nomor urut 02 tidak akan menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

 

(Tribunnews.com)

 

Penyebab hal tersebut, kata Fadli, lantaran MK tidak becus menjadi lembaga tinggi negara dalam mengurus sengketa pemilu. Fadli mengungkapkan, Prabowo memunyai pengalaman mengadukan ke MK saat terjadi sengketa hasil Pilpres 2014. Ia menyebut saat itu MK tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pengadil dalam sengketa Pilpres 2014.

“Jadi BPN tak akan ke MK, karena tahun 2014, kami sudah menempuh jalur itu dan akhirnya MK itu useless soal pilpres. Enggak ada gunanya MK,” kata Fadli di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Rabu (15/5/2019).

 

 

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, mempertanyakan ucapan anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, soal kesia-siaan membawa sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Arsul, yang juga anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini berujar, penyelesaian sengketa pemilu di MK merupakan salah satu ketentuan yang sudah disepakati di DPR. Fadli Zon juga merupakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra.

 

(Suara.com)

 

“Soal MK itu sudah kami setujui bersama. Kalau sekarang seperti yang Pak Fadli Zon sampaikan sia-sia enggak ada gunanya, pertanyaannya kenapa dulu sepakat ke MK,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

(Republika.co.id)

 

“Saya katakan, kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan MK karena di 2014 kami sudah mengikuti jalur itu dan kami melihat bahwa MK itu useless dalam persoalan pilpres, tidak ada gunanya itu MK,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Sebagai gantinya, BPN Prabowo akan menyerahkan langkah yang akan diambil kepada kedaulatan rakyat.

Arsul menilai wajar kalau nantinya ada aksi demonstrasi dari para pendukung Prabowo yang tak puas dengan hasil pilpres yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Namun, dia mengkritik pernyataan yang menyebut bahwa membawa sengketa pilpres ke MK adalah kesia-siaan.

 

(Berita Satu)

 

“Jangan kemudian mengatakan bahwa ke MK itu sia-sia, itu kan namanya mendelegitimasi, men-downgradesebuah lembaga negara,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini.

Arsul juga menilai BPN tak taat hukum jika tak mau menggunakan jalur Mahkamah Konstitusi. Padahal kata dia, BPN juga diisi sejumlah anggota DPR yang merupakan pengambil keputusan.

“Kan enggak boleh begitu, jangan karena kalah atau karena suaranya lebih sedikit terus mutung,” kata dia.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *