Tjahjo Kumolo Bingung, Ada yang Tolak Hasil Pilpres Tapi Kok Terima Pileg

(tribunnews.com)

Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang terdiri dari partai Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat menolak untuk menerima hasil pemilihan presiden yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei ini namun sebagian dari partai yang membentuk tim pemenangan tersebut tampak malah legowo dengan hasil pemilihan legislatif yang diraih oleh partai tersebut. Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri merespon hal tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertanyakan kenapa ada pihak yang menolak hasil Pilpres 2019 namun di sisi lain mereka menerima hasil Pileg 2019.

Hal itu disampaikan Mendagri menanggapi adanya pihak yang tidak mempercayai mekanisme hukum dalam menolak hasil Pilpres 2019.

Karena tahapan pemilu dan pileg dilakukan oleh para petugas KPU dan Bawaslu yang sama dari tingkat daerah hingga ke pusat. Sehingga hasil pilpres dan pileg di pemilu 2019 akan sesuai.

(Tribun News)

“Yang jadi KPPS-nya sama. Pengawasnya sama, saksinya sama. Petugasnya sama. Kenapa kok dibedakan itu lho,” ujarnya.

Bahkan menurut Tjahjo saat pembahasan hingga pengesahan undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 semua partai politik di DPR ikut terlibat. Dan undang-undang ini yang menjadi landasan pembentukan PKPU oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu 2019.

Tjahjo menegaskan jika ada pihak yang mengaku ingin menegakkan demokrasi maka tahapan Pemilu 2019 harus diikuti semua secara taat.

“Karena sejak awal semua sudah sepakat, tim sukses sepakat, partai politik sepakat, dan KPU RI sama sekali tidak menyimpang dari undang-undang saat menjalankan tugas,” tegasnya.

(Celebes Top News)

Mendagri mengatakan opini apapun yang dibentuk di media massa, masyarakat perlu mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berjalan sukses.

“Apapun kata orang, secara prinsip Pemilu serentak 2019 berjalan sukses, kucinya pada keamanan dan ketertiban sehingga tingkat partisipasi mencapai 80 persen lebih,” pungkasnya.

Sebelumnya kubu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku tak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuktikan kecurangan-kecurangan di Pemilu 2019 karena merasa kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Akan pertimbangkan petisi tolak FPI.

Tjahjo Kumolo juga akan mempertimbangkan petisi online yang meminta Kemendagri tidak memperpanjang izin FPI. Namun Tjahjo mengaku belum ada pembahasan terkait persoalan itu.

“Itu (petisi) nanti tetap menjadi bahan pertimbangan. Satu orang pun tetap menjadi bahan pertimbangan, apalagi ini sudah banyak. Tapi ini belum sampai kita bahas, karena belum ada pengajuannya,” kata Tjahjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

(Suara Merdeka)

Selain itu, Tjahjo mengatakan juga akan melakukan evaluasi terhadap organisasi pimpinan Habib Rizieq Syihab itu. Namun dia mengungkapkan hingga saat ini belum ada surat pengajuan perpanjangan izin yang dilayangkan FPI, sehingga pihaknya belum bisa membahas atau melakukan evaluasi.

“Kami dapat suratnya juga belum kok. Masih Juni kok, kenapa kok ribut? Begitu nanti ada surat ke kami minta perpanjang, ya, baru kita lakukan evaluasi dengan kementerian/lembaga terkait,” tuturnya.

(Tribun News)

“Dan FPI juga mengevaluasi diri sendiri bagaimana selama ini, gitu aja. Belum nih, belum ada apa-apa (surat pengajuan) kok,” imbuh Tjahjo.

Sebelumnya, beredar petisi daring (online) untuk menyetop izin FPI yang muncul pada Minggu (5/5). Petisi itu berjudul ‘Stop Ijin FPI’, yang dibikin oleh Ira Bisyir. Petisi itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Petisi ini mengajak orang-orang menolak perpanjangan izin FPI yang akan segera berakhir.

“Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka. Karena organisasi tersebut adalah Merupakan kelompok Radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI,” demikian tulis pembuat petisi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *