Hasil Pemilu Diumumkan 22 Mei, Wiranto Beri Larangan Keras Ini

detik.com

Hasil akhir Pemilu 2019 akan secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wiranto pun turut angkat suara. Lebih lanjut, ia melarang massa dari luar Jakarta untuk datang ke Ibu Kota.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta kepada seluruh aparat keamanan kepolisian dan TNI mencegah kumpulan massa yang datang dari daerah ke Jakarta, pada 22 Mei 2019 saat pengumuman penghitungan suara KPU.

tribunnews.com

Tidak hanya itu, Wiranto juga meminta pemerintah daerah untuk ikut melarang warga datang ke Jakarta  dengan jumlah besar.

Lebih lanjut, Wiranto menghimbau agar massa dari luar Jakarta dilarang datang ke Ibu Kota untuk menghindari konflik saat penghitungan suara.

winnetnews.com

“Pusat, daerah bersinergi supaya cegah adanya indikasi atau kecenderungan atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu. Didesain selesaikan di kecamatan, selesaikan di provinsi selesaikan. Sehingga tidak ada perembesan ke ibu kota ya bebannya sudah terbagi,” kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, dilansir dari Suara.com pada Kamis (16/05/2019).

Selain itu, Wiranto juga meminta aparat untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu telah usai dan tidak perlu lagi berbondong datang ke Jakarta. Apalagi mengingat sedang menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan.

gardanasional.com

“Jelaskan ke masyarakat, nggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya, percuma ke sana. Puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti seperti itu,” ujar Wiranto.

Namun demikian, Wiranto mengakui jika pelaksanaan Pemilu 2019 ini lebih kompleks dan rumit serta memicu beberapa kemungkinan konflik. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu serentak pada tanggal 17 April lalu berlangsung lancar dan damai.

“Misalnya dibayang-bayangi konflik sosial, seperti people’s power dan tidak ingin memproses secara konstitusi, membangun opini publik dan menimbulkan keresahan,” imbuh Wiranto.

Wiranto menjelaskan jika keberhasilan Pemilu 2019 merupakan hasil yang seimbang dan paralel dengan bagaimana hukum dapat ditegakkan dan ditaati.

“Kita coba kembalikan ke koridor hukum. ‎Undang-undang sudah mengatur bahwa penyelesaian masalah pemilu ditempuh melalui jalur hukum dengan lembaga yang sudah ditunjuk,” tambah Wiranto seperti dikutip dari Suara.com.

Lebih lanjut, Wiranto berharap seluruh pihak dari lapisan masyarakat untuk turut menjaga kedamaian Pemilu 2019. Baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat agar dapat menjaga sinergi dalam merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pasca-Pemilu 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *